Surabaya (optika.id) - Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto alias BW selaku pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Ahli yang dimaksud adalah Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, sebagai ahli bidang ilmu komputer.
BW mengajukan keberatan saat Marsudi sebelum menyampaikan paparannya. Ia mempersoalkan mengenai posisi MArsudi sebagai Komisaris di BUMN. Selain itu, BW menyoal status Marsudi Komisaris Independen PT Telkom.
Baca Juga: Suhartoyo: Pencabutan PHPU Pileg Harus Didengar, Agar Tak Salah!
"Majelis, mohon izin Majelis, dari Pemohon, ada satu hal dalam catatan kami, ahli ini adalah Komisaris Independen PT Telkom, apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli di sini. Dann dalam catatan kami Beliau juga 2019 pernah jadi alhi juga ya di Majelis, jadi mohon izin," ujar BW dalam sidang MK, Rabu, (3/4/2024).
"Bapak, apa betul yang disampaikan," ujar Suhartoyo memastikan.
"Terima kasih Yang Mulia, jadi saya selesai sebagai Komisaris Telkom tahun 2021, dan sekarang saya tidak menjadi Komisaris Telkom lagi," ungkap Marsudi.
"Satu lagi, apakah masih mengajar di Prasetya Mulya," ujar BW lagi.
Baca Juga: Ketua MK Suhartoyo Pimpin Sidang Putusan Pilpres 2024
"Saya mengajar sebagai dosen part time di Prasetiya Mulya," kata Marsudi menjawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, BW kembali mempertanyakan apakah ada surat izin atau surat rekomendasi dari Universitas Prasetiya Mulya untuk memberikan keterangan di sidang Sengketa Pilpres.
"Tidak, karena saya dosen part time disana," terang Marsudi.
Baca Juga: 4 Menteri Tak Cukup, Kubu Ganjar-Mahfud Usul Hadirkan Jokowi
Usai menjawab persoalan itu, BW menyerahkan kepada Majelis.
"Ya, nanti dipertimbangkan, Pak Bambang," sambut Suhartoyo.
Perlu diketahui, sebelumnya Marsudi dihadirkan KPU sebagai ahli IT untuk merespons dan menjelaskan soal dugaan kontroversi Sirekap yang dipermasalahkan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Editor : Pahlevi
