Surabaya (optika.id) - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, banyak warga Kota Pahlawan yang menggadaikan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran ke rentenir.
Terhadap fenomena itu, Fathoni mendorong pemkot harus hadir melalui BPR SAU membantu masyarakat, agar tidak semakin terlilit hutang ke rentenir.
Baca Juga: DPRD Surabaya: Pemkot Siapkan SPKLU Sebelum Gunakan Kendaraan Listrik
"Hari ini di tengah masyarakat itu kan karena kebutuhan ekonomi, ada fenomena kartu keluarga atau KK digadaikan ke rentenir Kadang akte kelahiran dijadikan ke rentenir," kata Fathoni melansir Jatimupdate, Selasa (2/4/2024).
Fathoni menegaskan, dengan kehadiran BPR SAU tentunya bisa meringankan beban warga kota kota Pahlawan.
Baca Juga: Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim, Ini Komitmen Golkar Surabaya!
Sebab urai Fathoni BPR SAU punya program pemberian kredit tanpa agunan. "Tentu itu bagus, menunjukkan walikota Surabaya memberikan penyertaan modal terhadap BPR SAU," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, Fathoni meyakini praktek rentenir bisa dikikis karena bunga BPR SAU tidak memberatkan masyarakat.
Baca Juga: DPRD Surabaya Tegaskan Konser di Balai Pemuda Harus Berhenti Sebelum Adzan
"Tujuan utamanya adalah bagaimana memerangi praktek rentenir di tengah masyarakat, karena bunga yang diberikan BPR SAU itu begitu ringan, dan itu meringankan beban masyarakat yang mau memulai usaha di lingkup yang paling kecil," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
