Jakarta (optika.id) - Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan operasi apa pun sesuai kebijakan pemerintah dalam menangani Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (13/4/2024).
Dialog tersebut membahas tentang pengejaran anggota OPM yang menyerang dan menembak Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sokolray hingga gugur.
“Kalau TNI selama ini menurut perintah saja. Ingat, sumpah kami yang kedua adalah tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan,” tuturnya.
“Apa pun yang diperintahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini pasti kami laksanakan, operasi-operasi pun kita kerjakan.”
Dalam dialog tersebut, ia juga menjawab pertanyaan mengenai adanya gerak-gerik pihak yang diduga anggota OPM saat persemayaman jenazah Oktovianus.
“Yang perlu saya luruskan di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Kapendam XVII Cenderawasih bahwa tidak ada penyerangan markas Kodim.”
“Yang ada adalah pada saat pasukan kembali mengevakuasi Danramil, itu dicurigai ada yang mengikuti, sehingga yang jaga di Kodim melepaskan tembakan,” jelasnya.
Saat ditanya, apakah OPM sudah seberani itu mendekati markas Kodim, ia menyeut pihak yang diduga OPM tersebut hanya mengikuti dan tidak bersenjata.
“Dia hanya mengikuti dan tidak bersenjata. Kalau dia bersenjata pasti kita tembak langsung.”
“Tetapi karena tidak bersenjata, apakah ini masyarakat biasa atau simpatisan OPM, kita berikan tembakan peringatan dan dia pergi menjauh,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ditanya apakah ada jaminan bahwa operasi militer bisa digunakan untuk mengurangi tindakan dari OPM, Kadispenad mengatakan pihaknya terus berusaha menyekat agar anggota OPM tidak berinteraksi dengan masyarakat.
“Yang jelas kita akan menyekat bagaimana supaya OPM ini tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Yang namanya dalam perang gerilya adalah masyarakat jadi perebutan antara pemerintah maupun kelompok yang ingin memerdekakan diri atau separatisme,” bebernya.
Sebelumnya, dalam dialog yang sama, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai penyerangan itu sudah merupakan taktik perang dan menggunakan intelijen.
Oleh sebab itu, menurutnya perlu ada satu kesamaan dalam penanganan OPM.
“Kita perlu ada satu kesatuan di lembaga pemerintah itu sendiri, karena kalau kita lihat apa yang dilakukan terhadap Danramil itu bukan kriminal, dia sudah bisa memahami siapa Danramil itu, diserang saat tidak memakai baju seragam,” bebernya.
“Rutenya pun, jamnya sudah tahu, ini kan sudah taktik perang, sudah ada intelijen pasti, Ini bukan kriminal biasa,” tambahnya menegaskan.
Bahkan, Bobby berpendapat mereka tidak sekadar ‘bukan kriminal biasa’ melainkan tindakan combatan militer.
“Ini sudah combatan, militer. Ini sudah combatan milter. Kalau kita lihat yang ada di video itu, jelas video itu itu bukan senjata penurian seperti maling ayam, bukan itu.”
“Itu adalah senjata perang, dan perangnya bukan hanya spek penegakan hukum. Jadi senapan sama-sama senapan, tapi kalau kita lihat senapan yang dipegang oleh yang ada di video tersebut itu senapan perang, yang ada otomatisnya,” bebernya.
Editor : Pahlevi
