Checks And Balances Itu Bukan Mengganggu

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Mengenal Office Politics Dan Toxic Relations

Surabaya (optika.id) - Baru-baru ini berbagai media mewartakan pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang blak-blakan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu. Prabowo mengaku akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerja sama.Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024). "Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Pernyataan presiden terpilih soal “jangan mengganggu” itu bisa memiliki multi tafsir kalau tidak diberikan eloborasi lebih lanjut. Karena di negara yang menganut demokrasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ada sistim yang kalau pakai contoh Amerika Serikat – sering disebut Checks and Balances dimana pemerintahan terdiri dari tiga cabang yaitu Legislatif, Eksekutif dan Judikatif. Di negeri kita juga memiliki tiga cabang lembaga negara tadi yang masing-masing sesuai yang bekerja secara konstitusionil. Masing-masing lembaga tadi bisa berfungsi untuk melakukan kontrol demi kebaikan bangsa.

Checks and balances itu merupakan prinsip pemerintahandi mana cabang-cabang yang terpisah diberdayakan untuk mencegah tindakan oleh cabang-cabang lain dan diinduksi untuk berbagi kekuasaan. Checks and balances diterapkan terutama dalam pemerintahan konstitusional. Mereka sangat penting dalam pemerintahan tripartit, seperti Amerika Serikat, yang memisahkan kekuasaan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di jaman kuno Romawi kuno pemerintahan terdiri dari tiga divisi utama: monarki (diwakili oleh konsul); aristokrasi (Senat); dan demokrasi (rakyat).

Baca Juga: Catatan Analisa Makro Ekonomi Indonesia

Di sejumlah negara seperti di Inggris ada Kabinet Bayangan atau Shadow Cabinet yaitu badan yang dibentuk oleh pihak oposisi dengan struktur yang menyerupai struktur kabinet yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Pemimpin Oposisi. Menteri-menteri bayangannya seringkali melakukan kritik kepada pemerintah yang berkuasa dengan memberikan alternatif kebijakan. Semua lembaga diatas tentu memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah yang berkuasa yaitu sama-sama membangun negara demi kemajuan bangsa dan negaranya.

Untuk sama-sama ingin membantu kemajuan bangsa ada dua pilihan, berjuang didalam sistim atau Within the System misalkan masuk dipemerintahan, menjadi birokrat atau parlemen. Pilihan lain tentu berjuang diluar sistim misalnya sebagai aktivis, dosen, wartawan, LSM dsb dsb yang selalu memberikan kritikan-kritikan yang membangun kepada pemerintah yang berkuasa.

Baca Juga: Perusahaan Sepatu Andalan Saya Waktu Kecil Dulu Kini Bubar

Jadi kalau ada usulan atau masukan kritis dari perguruan tinggi misalnya tentang perlunya sikap tegas pemerintah melawan korupsi, mewanti-wanti pemerintah untuk tidak tunduk kepada tekanan negara asing, memberikan warning kepada pemerintah tentang bahayanya politik dinasti, nepotisme, memberikan peringatan kepada pemerintah agar tidak memberikan keistimewaan kepada sekelompok oligarki dalam perekonomian negara dsb dsb – itu semua adalah sama dengan sistim Checks and Balances yang memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah yang berkuasa untuk sama-sama membangun bangsa.

Karena itu perlu dijelaskan kepada publik luas bahwa kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah dari pihak luar pemerintahan agar tidak terjadi Abuse of Power bukanlah tergolong kegiatan “mengganggu” pemerintahdan jangan dianggap sebagai musuh.

Editor : Pahlevi