Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Surabaya (optika.id) - Saya ketika kuliah di university of London Inggris tahun 1987 sering ke perpustakaan untuk mencari data tentang Indonesia sebagai bahan pembuatan tugas akhir saya yang fokus pada soal ketahanan pangan di Indonesia. Lalu saya menemukan buku seingat saya judulnya Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh CIA lembaga spionase Amerika Serikat. Isi buku itu detail soal potensi ekonomi Indonesia, namun yang menarik pandangan mata saya adalah di halaman pertama buku itu yang memuat nama-nama pejabat penting negara seperti presiden, para menteri dibidang yang strategis berikut nama-nama ajudannya dan alamat rumah serta nomor telpun mereka. Saya berfikir begitu pentingnya data lengkap tentang nama-nama pejabat dan para ajudannya itu bagi CIA. Saya tidak tahu apakah lembaga intelijen ternama AS itu mendapatkan data itu dari open source atau dari sumber lain misalnya meretas data. Itutahun 1987 an dimana soal isu-isu cyber belum begitu canggih.
Baca Juga: Media Asing Soroti Pergantian Menteri Saat Masa Jabatan Kurang 2 Bulan
Dii jaman modern saat ini ada hacker atau peretas yang membobol sistem Pusat Data Nasional yang dikelola kementrian Kominfo dan menuntut tebusan US$ 8 juta (sekitarRp 131 milyar) bila pemerintah Indonesia ingin membuka data yang sudah ter-enkripsi itu, Media kita ramai-ramai memuat berita soal ini ketika peretas dengan ransomware nya mengganggu pemeriksaan imigarsi di bandara.
Ternyata tidak hanya keimigrasian yang datanya bobol, ada 56 lembaga kementrian dan lembaga negara lainnya yang ada di PDN ini antara lain lembaga-lembaga strategis seperti Kementrian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, Badan Informasi Geospasial. Kantor Staf Kepresidenan. Kementrian Kesehatan. KementrianKeuangan, Kementrian Kominfo, Kemenko Polhukan. Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perdagangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK. Setjen DPR RI, Setjen MPR RI. Badan Pengawas Tenaga Nuklir/Bapeten.
Baca Juga: Musuh Bersama Itu Anies Baswedan
Saya baca tulisan dari Mas Dr. KRMT Roy Suryo yang ahli dipersolan ini di beberapa media online tanggal 26 Juni 2024 dengan Judul Ambyar, Kalah Quitrick (0-7) BAIS TNI & Kemenhub Juga Diretas, PDNs Tidak Standar ISO dan Tier?; ternyata BAIS atauBadan Intelijen Strategis TNI juga diretas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya yang awam dibidang cyber bertanya pada sahabat-sahabat saya yang ahli dibidangini apakah keputusan benar data dari puluhan lembaga pemerintahan yang strategis itu disatukan di PDN nya Kominfo?. Sepengetahuan mereka di Amerika Serikat misalnya CIA itu punya server sendiri tidak disatukan dengan lembaga-lembagalainnya. Sebab kalau semua data dari berbagai lembaga negara penting itu disatukan maka rentan untuk diretas orang (atau negara lain). Menyatukan data penting darilembaga-lembaga strategis negara di satu server merupakan tindakan ceroboh begitu kata sahabat saya.
Baca Juga: There Is No Free Lunch
Mas Roy mengkritik pihak Kominfo yang mengatakan bahwa data yang diretas itu kini dalam pemulihan karena seluruh data di PDNs tersebut sebenarnya sekarang masih dalam posisi terenkripsi alias dikunci oleh Hacker yang meminta tebusan US$ 8 juta (sekitar Rp 131 Milyar) itu. Kalau ransom atau tebusan tidak dibayar ya data-datanya tersebut selamanya akan tetap terkunci.
Masalah ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah, karena data strategis yang diretas itu bisa dijual perusahaan luar negeri yang ingin mengetahui data konsumen, data preferensi konsumen, data para pemegang kartu kredit, data potensi sumber daya alam, dsb dsb atau ke negara lain yang menginginkan data tentang postur militer/TNI, doktrin pertahanan RI, strategi pertahanan RI menghadapi negara lain, kelemahan alutsista, nama- nama agen intelijen Indonesia dsb dsb.
Editor : Pahlevi
