Jakarta (optika.id) - Pakar Otonomi Daerah dan Guru Besar IPDN, Prof Dr Djohermansyah Djohan mengatakan bila dilihat dari gejala tampaknnya Pilkada Jakarta yang akan berlangsung pada akhir tahun ini akan terasa seperti ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Nantinya akan kembali terjadi cawe-cawe dari pihak penguasa.
Indikasi buruk itu terlihat pada beberapa peristiwa. Pertama, melalui penjegalan calon yang tidak disukai oleh penguasa. Kedua, indikasi ini juga terlihat melalui penggalangan para anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk kompak mengusung calon dan memenangkan Pilkada Jakarta. Mereka akan berusaha terus menarik pihak-pihak yang berseberangan dalam pilpres lalu, yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB, kata Djohermansyah, Senin malam, (24/6/2024).
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Indikasi ketiga akan adanya cawe-cawe dari pihak penguasa pada Pilkada Jakarta lainnya adalah mulai muncul tanda-tanda pengerahan sumber daya aparatur negara terlihat dalam Pilkada Jakarta.Para abdi negara ini secara terselubung diminta untuk ikut bermain dalam pemilihan gubernur di Pilkada Jakarta ini.
Baca Juga: PDIP Sebut Cakada Jabar, Jatim dan Jakarta Diumumkan Gelombang ke-4
"Indikasi keempat adalah adanya tanda-tanda penggunaan kembali bantuan sosial (bansos) secara masif di Pilkada Jakarta tersebut. Ini misalnya tampak dari peristiwa di Mahkamah Agung yang berakibat membolehkan putra Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon di Pilkada meski umurnya kurang, ujar Djohermansyah yang juga mantan Dirjen Otda Depdagri 2010-2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, indikasi akan adanya cawe-cawe penguasa di Pilkada Jakarta juga terlihat ketika para pemimpin Koalisi Indonesia Maju dipanggil Jokowi ke Istana Negara pada tanggal 21 Mei 2024. Setelah itu beberapa hari kemudian, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, pada tanggal 1 Juni 2024 juga dipanggil Jokowi ke Istana Negara.Setelah itu kemudian terjadi manuver lobi luar biasa dari pihak penguasa kepada Partai NasDem, PKB, dan PKS. Penguasa saat ini menawarkan berbagai kompensasi agar kompak mendukung calon sembari menjegal calon lainnya yang itu tidak disukai penguasa.
Baca Juga: Peluang Jadi Kader PDIP, Ini Respon Anies!
"Jadi gejalanya akan adanya cawe-cawe kekuasaan pada kontestasi Pilkada sudah sangat jelas. Ujung akhirnya nanti tragedi seperti pada Pilpres 2024 akan berulang di Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Tinggal kini berpulang ke warga Jakara yang mempunyai rata-rata tingkat pendidikan dan ekonomi di Indonesia bisa bergeming atau tidak atas berbagai macam tekanan dan godaan politik uang. Semoga mereka tetap konsisten memilih calon pemimpin terbaik yang terbukti punya rekam jejak dan pengalaman yang baik untuk memimpin Jakarta yang posisnya sangat strategis bagi Indonesia itu, tegas Djohermansyah.
Editor : Pahlevi
