Jakarta (optika.id) - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengaku sudah lama berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menilai Anies berpihak pada orang kecil hingga pebisnis.
Penjelasan Said Iqbal tersebut ia sampaikan di kantor Partai Buruh, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024).
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Ia juga berpendapat bahwa Anies dikenal dengan kebijakan-kebijakan pro-rakyat, terutama dalam hal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai sangat menguntungkan kaum pekerja.
"Kami sudah berkawan lama dengan Pak Anies Rasyid Baswedan. Selama beliau menjabat sebagai Gubernur dan keberpihakannya kepada orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan, kaum pebisnis, semua lapisan masyarakat, ucap Said Iqbal.
Sejarah manis yang pernah Anies semasa memimpin Jakarta itulah yang membuat Partai Buruh kemudian mendukungnya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
Dukungan dari Partai Buruh tersebut disampaikan langsung saat Anies diundang ke kantor Partai Buruh, Minggu (25/8/2024) kemarin.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan pak Anies bisa menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024, kata Said Iqbal berharap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, ia menyadari bahwa Partai Buruh tidak memiliki suara yang cukup untuk mendukung pencalonan Anies secara langsung.
Oleh karena itu, Said Iqbal berharap partai-partai besar memberikan dukungannya untuk Anies maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung partai yang besar tentu kami tunggu. Insya Allah, nanti pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya, tutur Said Iqbal.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Partai Buruh akan terus mengawal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan MK yang dimaksud adalah putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan (threshold).
Editor : Pahlevi
