Optika.id. Jakarta. Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menantang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), untuk buka-bukaan data. Tantangan itu dikemukakan Saiman tatkala merespon ancaman LBP akan mengaudit LSM (Lembaga swadaya masyarakat).
Saking seriusnya tantangan Saiman itu, pihaknya bakal menggugat balik LBP jika tidak mengaudit MAKI.
Baca Juga: Menhub Ungkap Hasil Rapat di Kantor Luhut, Setuju WFH?
Nanti saya akan kirim surat resmi ke Luhut pertama kali minta diaudit. Jika tidak diaudit, saya bisa menggugat Luhut ke PTUN karena tidak memerintahkan membuat surat keputusan mengaudit MAKI, ucap Boyamin.
Saiman merasa tertantang dan kesal dengan ancaman LBP.
Kalau saya diaudit, saya akan menuntut audit pemerintah. Mereka menyerang, tenaganya saya ambil untuk menyerang balik. Jadi, gembira-gembira saja saya diaudit, imbuhnya.
Tantang-menantang itu muncul akibat LBP kesal dengan pernyataan Greenpeace Indonesia tentang data deforestasi (penggundulan) hutan di Indonesia. Greenpeace Indonesia mengeritik pidato Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties 26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia. Pertama, terkait pernyataan deforestasi turun terendah dalam 20 tahun terakhir.
Padahal deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi, keterangan Greenpeace Indonesia.
Kritikan itu dinilai LBP sebagai menyebarkan berita tidak benar. Akibatnya LBP mengancam LSM diaudit dan Pemerintah siap adu data dalam hal tersebut.
Siap Buka-Bukaan Data
Meskipun kasus Greenpeace Indonesia dengan Presiden Jokowi, dan memunculkan ancaman akan mengaudit LSM maka Saiman merasa terpanggil untuk menantang duluan.
Saiman mengaku, pihaknya siap menjalani audit dari pemerintah. Ia menyebut, MAKI akan memanfaatkan audit itu untuk mendorong transparansi pemerintah.
Ayo buka-bukaan data. Karena saya yakin kalau pemerintah itu buka-bukaan data, pasti belepotan, kata Boyamin pada Kompas TV, Senin, 15/11/2021. Menurut Boyamin, LSM-LSM di Indonesia sudah terbiasa menjalani audit. Sebab itu, ia mengaku bersedia menjalani audit.
Baca Juga: Isu Munaslub, Pengamat Ingatkan Airlangga Hartarto Agar Berhati-hati
Teman-teman sudah biasa diaudit untuk melakukan transparansi berbasis kinerja. Almarhum Munir mengajari saya soal itu dulu. Dan, itu sudah diabsorpsi oleh Bappenas, tutur Boyamin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, sependapat denga Saiman. Dia mengatakan siap menjalani audit dari pemerintah.
Bagi kami biasa saja jika pemerintah merasa perlu untuk meminta Amnesty International atau Greenpeace untuk menyerahkan laporan audit, ujar Hamid. Hamid mengingatkan bahwa LBP dan pemerintah untuk tidak reaktif meminta audit hanya karena kesal pada pihak tertentu.
Audit ada baiknya, tapi harus dilihat tidak secara reaktif. Jangan karena tidak suka atas kritik-kritik yang disampaikan organisasi non-pemerintah, lalu audit dilakukan, kata Hamid.
Hamid juga menyarankan Luhut untuk bekerja sama dengan Menkumham agar audit berjalan sesuai aturan.
Mungkin sebaiknya Luhut melakukan itu tidak sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Itu kan di luar kompetensinya. Mungkin beliau bisa bicara dengan Menkumham dalam kerangka Undang-Undang Yayasan atau regulasi tentang perkumpulan, urai Hamid.
Baca Juga: LPPI: Pernyataan Luhut Soal OTT, Jadi Bukti KPK Tak Bisa Diintervensi
Reporter: Aribowo
Editor: Amrizal Ananda Pahlevi
[removed][removed]
Editor : Pahlevi
