Optika.id - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan tidak ingin Operasi Tangkap Tangan (OTT) selalu dipamerkan dalam menangani kasus korupsi, menuai tanggapan dari Ketua Umum Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Dedi Siregar.
Baca Juga: Isu Munaslub, Pengamat Ingatkan Airlangga Hartarto Agar Berhati-hati
Menurut Dedi, pernyataan Luhut mengenai OTT yang biasa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak dapat diintervensi.
"Pernyataan itu membuktikan bahwa KPK tidak dapat diintervensi, hal ini dapat dibuktikan pada kasus 2 oknum peradilan Hasbi Hasan atas kasus suap di MA, Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Mahkamah Agung," ujar Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (20/7/2023).
Baca Juga: Soroti Sikap Luhut yang Tak Mau Dikritik, Demokrat: Kalau Gak Mau Dikritik, Gak Usah di Pemerintahan
Dedi juga menambahkan bahwa kasus suap tersebut akhirnya membongkar keterlibatan dua Hakim Agung, yaitu Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh, yang sebelumnya tidak pernah terungkap oleh KPK namun berhasil diungkap oleh Firli Bahuri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KPK RI, Firli Bahuri, telah menegaskan bahwa lembaganya lebih fokus pada upaya pencegahan karena hal tersebut merupakan hal penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, pencegahan tersebut juga harus dilakukan bersamaan dengan penindakan, atau dengan kata lain, melalui pelaksanaan OTT.
Baca Juga: Ketua Umum DPP KSPSI Kesal ke Luhut: Mau Berapa Nyawa Pekerja Lagi Mati di PT GNI?
"Dari respons Pak Firli yang memiliki pandangan yang sejalan dengan pernyataan Menko Marvest Luhut, dapat membuktikan bahwa KPK tidak dapat diintervensi," tegas Dedi.
Editor : Pahlevi
