Optika.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membeberkan 10 solusi untuk mengendalikan inflasi daerah. Dirinya mengimbau agar sejumlah pihak di daerah untuk melaksanakan 10 solusi ini.
Hal yang pertama yakni selalu memperhatikan komunikasi publik pemerintah daerah (pemda) terkiat kondisi inflasi. Jangan sampai masyarakat justru menjadi panik serta mengupayakan agar masyarakat tetap tenang.
Baca juga: Harga Beras Terus Naik, Benarkah Sebabnya Inflasi?
Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga. Jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget," jelasnya menegaskan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Yang kedua ialah, pemda diminta untuk mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. TPID diharuskan bekerja secara konsisten dalam melakasanakan fungsi dan tugas.
Tito menjelaskan langkah yang ketiga yakni mengaktifkan Satgas Pangan. Satgas Pangan tersebut bertugas untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri serta mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan kesediaan komoditas termasuk soal distribusi.
Kemudian langkah keempat yakni pemberian BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Berdasarkan data, 80ri Rp502 triliun subsidi dari negara untuk BBM ternyata tidak tepat sasaran sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Yang kelima, dirinya meminta pemda agar melaksanakan gerakan penghematan energi. Caranya ialah dengan mengimbau masyarakat agar cermat dalam menggunakan energy. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari.
Seolah melengkapi solusi berikutnya, solusi keenam ialah menggerakkan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dilakukan adalah menanam tanaman pangan cepat panen yakni bawang dan cabai sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan lain-lain, paparnya.
Baca juga: Tabungan Kaum Mendang-Mending Sebabkan Perekonomian Kian Loyo, Kenapa?
Langkah selanjutnya adalah Tito meminta pembuatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Hal ini dilakukan sebab belum semua daerah memiliki KAD yang mencakup seluruh komoditas pangan strategis. Diketahui jika setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, yang mana tiap daerah tersebut kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
Lalu, solusi yang kedelapan ialah mengintensifkan jaringan pengaman sosial berupa anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU), dan bantuan sosial (bansos) pusat.
Kesembilan, ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia provinsi mengumumkan nagka inflasi hingga kabupaten/kota.
Kesepuluh, menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penganganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Ada Pakta Integritas, Mendagri Gagal atau Bisa Juga Main Mata
Sebagai informasi, BPS mencatat inflasi sebesar 4,9% pada Juli 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun inflasi tahunan yang berada di atas 4% ini merupakan yang tertinggi sejak 2017.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi