Optika.id - Pada tahun 2018, tabungan kaum ‘mendang-mending’ alias rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta kian menipis. Rata-rata tabungan dengan kocek Rp100 juta ke bawah masih sekitar Rp3 juta. Jumlah itu kian menurun hingga September 2023 lalu nominalnya hanya Rp1,9 juta.
Menurut Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, fenomena makin susutnya tabungan kelas di bawah Rp100 juta disebabkan oleh makin tingginya harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Menko Muhadjir: Keluarga Pelaku Judi Online Bisa Peroleh Pendampingan Pemerintah
Misalnya, harga beras yang sudah naik hingga 20%. Maka dari itu, kelompok masyarakat ini mesti mengobrkankan tabungannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Tak hanya itu, kelompok masyarakat ini pun tidak menerima bantuan sosial (bansos) lantaran bukan termasuk golongan masyarakat miskin.
"Kelompok ini sudah makan tabungan. Yang tadinya sebagian income mereka bisa ditabung, hari ini sudah tidak bisa lagi karena tekanan biaya hidup lebih mahal," ujar Eko dalam keterangannya, dikutip Optika.id, Jumat (29/12/2023).
Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa laju inflasi per November 2023 mencapai 2,86% secara tahunan atau year on year (yoy). Akan tetapi, berbeda dengan kelompok volatile food yang mengalami inflasi hingga 7,59% (yoy) atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5,54%. Adapun peningkatan inflasi volatile food per Novomber 2023 tersebut disumbang oleh inflasi pada komoditas pangan seperti bawang merah, beras dan aneka cabai.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Soroti Bansos untuk Penjudi, Kenapa ya?
"Inflasi volatile food mencapai dua kali lipat dibandingkan laju inflasi," lanjut Eko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan kondisi sedemikian rupa, Eko memprediksi jika pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan tak akan menyentuh level 5%. Pemerintah menurutnya perlu mempersiapkan strategi lain guna mengerek ekonomi.
Baca Juga: Pilkada Serentak Mendatang, Bansos Jadi Perkara Utama untuk Diawasi
Pasalnya, strategi pemerintah berupa bansos selama ini hanya dinilai solusi jangka pendek untuk meningkatkan konsumsi masyarakat serta menggerakkan perekonomian saja.
"Selama ini kalau terjadi penurunan daya beli, solusinya hanya bansos. Ketika habis, masyarakat yang menerima bansos akan jatuh lagi ke kemiskinan. Perlu langkat konkret dari pemerintah," tuturnya.
Editor : Pahlevi
