Optika.id - Faisal Basri, seorang ekonom senior, mengeluarkan kritik yang keras terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023. Kritik tersebut berkaitan dengan anggaran pengadaan mobil dinas bertenaga listrik yang akan diberikan kepada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga: Faisal Basri: UU Cipta Kerja Tak Tingkatkan Pertumbuhan Investasi
Berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 3 Mei 2023, terdapat peraturan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp967 juta/unit untuk mobil dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I, dan Rp764 juta/unit untuk pejabat eselon II. Selain itu, dalam anggaran tersebut juga termasuk pengadaan kendaraan dinas motor listrik seharga Rp28 juta/unit dan kendaraan listrik operasional kantor seharga Rp430 juta/unit.
"Fungsi Menteri Keuangan seharusnya seperti rem pada kendaraan. Namun, para menteri teknis seperti Pak Luhut (Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi) dan Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) yang harusnya mengendalikan laju kendaraan justru mempercepat. Sedangkan Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang) yang seharusnya mengendalikan laju kendaraan, tidak melakukan itu. Sekarang Menteri Keuangan ikut-ikutan mempercepat, padahal dia yang seharusnya menjaga keuangan negara," tegas Faisal Basri dalam Diskusi INDEF melalui Zoom, Minggu (21/5/2023).
Faisal Basri, yang merupakan alumni Universitas Indonesia, melanjutkan bahwa Menkeu Sri Mulyani seharusnya menjadi sosok yang paling paham tentang penurunan penerimaan pajak di Indonesia akibat kendaraan listrik. Hal ini disebabkan oleh penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada mobil listrik dari 11% menjadi hanya 1rkat kebijakan subsidi mobil listrik dari pemerintah.
Baca juga: Faisal Basri: Semua Nilai Tambah Smelter Nikel Lari ke China
"Kepentingan masyarakat diabaikan karena pemerintah meningkatkan PPN dari 10% menjadi 11%, dan ini berdampak pada seluruh rakyat. Sekarang, untuk sekadar kepentingan mobil listrik, PPN diturunkan menjadi 1%," jelas Faisal.
Faisal melanjutkan bahwa baru-baru ini ia mengikuti seminar internasional mengenai perpajakan, dan salah satu pembahasannya adalah tentang regresivitas pajak yang justru membuat orang kaya semakin kaya melalui insentif dan subsidi dari pemerintah.
Baca juga: Faisal Basri: Pemerintah Harus Segera Cegah Produk Impor
Menurut Faisal, sebagai mantan Menteri Keuangan terbaik dunia versi Majalah Global Markets, Sri Mulyani seharusnya lebih bijaksana dalam hal penganggarannya.
"Saya rasa tidak sesuai jika Menteri Keuangan terbaik dunia ikut mempercepat (kebijakan mobil listrik). Biasanya, menteri keuangan terbaik adalah yang mampu menjaga keseimbangan fiskal dengan menjaga rasa keadilan dan mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih baik," jelasnya.
Editor : Pahlevi