Yogyakarta (optika.id) - Menlu Retno Marsudi menjelaskan posisi Indonesia terhadap kondisi Palestina yaitu konsistensi dan kekokohan berprinsip mendukung perjuangan Palestina termasuk gencatan sejata segera dan secara berkelanjutan.
Hal itu diungkapkannya saat mengisi Kuliah Umum bertajuk "Diplomasi Indonesia untuk Palestina" di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Senin, (3/6/2024).
Baca juga: Diplomasi Indonesia untuk Palestina, Menlu Retno: All Eyes on Rafah!
"Indonesia akan terus mendukung kerja UNRWA yang mengurus 5,9 juta pengungsi dan menaikkan kontribusi kepada UNRWA. Jika Indonesia tidak memberikan contoh, maka negara lain tidak akan mau. Kita harus memberikan contoh. Kemudian terus berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan lebih dari 4.500 Ton dan akan disesuaikan sesuai kebutuhan dan permintaan," tegas Menlu Retno kepada Optika.id dipantau melalui siaran YouTube Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin, (3/6/2024).
Selanjutnya, Indonesia mendorong keputusan ICJ dipatuhi oleh Israel. Dewan Keamanan PBB sebagai enforcing power dirasa perlu membuat keputusan untuk memaksa Israel patuh pada ICJ.
"Oleh karena itu, kita terus berbicara dengan Dewan Keamanan agar mematuhi orders of ICJ," tambahnya.
Baca juga: Triyatni Martosenjoyo: Tingkat Kepuasan Rakyat ke Jokowi 80 Persen Itu Omong Kosong!
Hal lain, akan terus dilakukan Indonesia adalah mendorong banyak negara mengakui Palestina. Kemudian mendorong Palestina untuk menjadi anggota PBB bisa segera dirampungkan.
Sebagai penutup, Retno mengatakan bahwa perjuangan bangsa Palestina akan semakin panjang. Perjuangan Indonesia dan dunia Internasional juga semakin panjang. Sehingga negara Indonesia memerlukan ketegaran, konsistensi untuk memegang prinsip. Ia meyakini pemerintahan kedepan konsisten mendukung Palestina.
Baca juga: Soffian Effendi : Amandemen UUD'45 Merusak Pemerintahan Berdasarkan Pancasila
"Saya ingat apa yang ada di pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Di dalam bahasa diplomasi yang saat ini terus dilakukan, saya selalu mengatakan kita memiliki kewajiban to defend justice and humanity karena saya kira ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar," pungkasnya.
Di akhir, Retno mengira siapapun yang akan memegang pemerintahan kedepan tidak akan keluar dari amanah Konstitusi negara Indonesia.
Editor : Pahlevi