Jakarta (optika.id) - Prof Triyatni Martosenjoyo, Guru Besar Universitas Hasanuddin, mengkritik tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diklaim sebesar 80 persen. Menurutnya, itu adalah omong kosong yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Triyatni menyampaikan pandangannya dalam program Satu Meja The Forum yang ditayangkan di Kompas.TV pada Rabu (7/2/2024) malam.
Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Kami jauh memang dari Jakarta, tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak mengikuti perkembangan negeri yang terjadi, katanya.
Jadi selama 9 tahun, kita semua menyaksikan bahwa institusi-institusi negara ditabrak. Institusi negara yang seharusnya ditujukan untuk memberi rasa keadilan pada masyarakat kemudian diobrak-abrik dan direkayasa untuk tujuan kepentingan personal dari Presiden Jokowi.
Jadi kita enggak bisa lagi berdusta, walaupun semua koran-koran, media-media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80 persen, tetapi faktanya, di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan, ungkapnya.
Triyatni menegaskan, jika memang tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi sebesar 80 persen, maka seharusnya tidak ada suara rakyat yang dibungkam.
Ia juga menuding, tingkat kepuasan Jokowi tersebut hanya rekayasa dan omong kosong belaka.
Bagaimana mungkin, tingkat kepuasan 80 persen tetapi suara dibungkam. Kalau tingkat kepuasan 80 persen, presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80 persen, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80 persen, itu menunjukkan hasil konstruksi istana untuk menipu masyarakat, tuturnya.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80 persen dari rakyat setelah melihat kasus ini di mana kemudian kita merasakan suara harus dibungkam. Rektor-rektor diancam harus membuat video, memuji-muji presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Buat saya, tingkat kepuasan 80 persen itu omong kosong, tandasnya.
Diketahui, baru-baru ini mahasiswa dan guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait posisi Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.
Sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan pernyataan yang meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Pernyataan sikap ini pertama kali dikeluarkan dari UGM, yang merupakan kampus almamater Jokowi pada 31 Januari 2024 lalu.
Para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur di mana mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Para sivitas akademika UGM tersebut juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka pun meminta agar Jokowi berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.
Editor : Pahlevi
