Soffian Effendi : Amandemen UUD'45 Merusak Pemerintahan Berdasarkan Pancasila

author Eka Ratna Sari

- Pewarta

Minggu, 04 Feb 2024 10:59 WIB

Soffian Effendi : Amandemen UUD'45 Merusak Pemerintahan Berdasarkan Pancasila

Surabaya (optika.id) - Forum Insan Cita, sebuah komunitas yang terdiri dari para akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, menggelar diskusi online dengan tema “Pilpres Tanpa Etika dan Penegakan Hukum” pada hari Minggu, 4 Februari 2024. Diskusi ini bertujuan untuk mengkritisi proses pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang dianggap sarat dengan pelanggaran, kecurangan, dan politisasi penegak hukum.

Salah satu pembicara dalam diskusi ini adalah Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Soffian Effendi. Dalam paparannya, Soffian menyoroti dampak negatif dari amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga 2003.

Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?

Menurut Soffian, amandemen UUD 1945 telah merusak rumusan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ia mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 telah menghapus dokumen penting tentang Pancasila yang tercantum dalam aturan tambahan pasal 2, yang berisi 16 halaman yang disiapkan oleh Prof. Soepomo. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar atau norma hukum dalam penyusunan UUD 1945, termasuk pentingnya nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar etika para penyelenggara negara untuk berbudi luhur.

“Amandemen UUD 1945 ini telah menyebabkan krisis konstitusi yang kita rasakan saat ini. Pilpres kita itu menimbulkan banyak pelanggaran dan kesalahan yang menyebabkan kita dari berbagai universitas dan perguruan tinggi menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan ini,” kata Soffian.

Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?

Soffian mengatakan bahwa ia bersama dengan 300 orang rektor dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Rektor di UGM telah menulis sebuah rekomendasi kepada calon presiden pada pemilu 2004. Rekomendasi tersebut mengingatkan agar calon presiden menghormati dan menjalankan UUD 1945 sesuai dengan semangat aslinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun, rekomendasi kami itu hanya dianggap sebagai suara setan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baru setelah 20 tahun terjadi betul krisis konstitusi itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga dan mempertahankan UUD 1945 yang asli,” ujar Soffian.

Baca Juga: Cawe-cawe Pilpres, Usulan Angket Harusnya Ditujukan ke Jokowi

Diskusi online ini disiarkan secara langsung di YouTube Forum Insan Cita dan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai latar belakang. Diskusi ini juga menghadirkan pembicara lain, seperti pakar hukum tata negara, aktivis HAM, dan jurnalis senior, yang memberikan pandangan dan analisis mereka tentang pilpres 2024.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU