Anomali Buku Sultan HB IX 'Tahta Untuk Rakyat', dan PKL Malioboro

author angga kurnia putra

- Pewarta

Minggu, 26 Des 2021 18:39 WIB

Anomali Buku Sultan HB IX 'Tahta Untuk Rakyat', dan PKL Malioboro

i

Anomali Buku Sultan HB IX 'Tahta Untuk Rakyat', dan PKL Malioboro

Optika.id- Pada Bulan Januari 2022, para PKL (Pedagang Kaki Lima) di sepanjang Jalan Malioboro akan direlokasi oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Hal tersebut menjadi pro dan kontra di mata masyarakat. Kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pimpinan tertinggi di DIY, menyebabkan para PKL bertanya-tanya. Sejarawan sekaligus Dosen Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Latif Kusairi, MA memberikan pendapat dari sisi sejarah dan sudut pandang buku Sultan Hamengku Buwono IX berjudul 'Tahta Untuk Rakyat'.

"Dalam buku sultan HB IX tahta untuk rakyat yang bercerita tentang Sultan Hamengku Buwono IX, itu adalah bagaimana Sultan itu memang harus bertindak sebagai amanat penderitaan rakyat, artinya apa? Sultan itu harus berpihak kepada rakyat. Ketika PKL di sepanjang jalan Malioboro itu dihilangkan (relokasi, red), dan penjual di depan ruko-ruko itu adalah rakyat kecil, maka kaitanya dengan buku tahta sultan untuk rakyat hilang juga, karena Sultan cenderung tidak mendukung rakyat kecil," ujar pria lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada tersebut pada Optika, Minggu (26/12/2021).

Baca Juga: Menelusuri Aktivitas Judi dari Masa ke Masa

Dia mengatakan dengan adanya kebijakan tersebut maka yang diuntungkan adalah penjual-penjual yang berada di ruko sepanjang malioboro. "Pada akhirnya yang diuntungkan adalah penjual penjual yang ada di dalam ruko itu, penjual di dalam ruko tersebut bukanlah rakyat kecil tapi merupakan golongan menengah ke atas," lanjutnya.

Dia melanjutkan jika hal tersebut dikaitkan dengan buku tahta sultan untuk rakyat maka keberpihakan Sultan terhadap rakyat juga hilang. "Jika dikaitkan dengan buku tahta Sultan untuk rakyat,nantinya mungkin bentuk keberpihakan Sultan terhadap rakyat kecil akan hilang juga. Masyarakat kemudian menduga-duga kok ini justru pedagang-pedagang di Malioboro yang di trotoar-trotoar itu di pinggir jalan kok dihilangkan, tapi kok yang diperbolehkan itu yang di dalam gedung saja," ungkap pria yang lama menetap di Kota Yogyakarta selama menempuh pendidikan magisternya itu.

Pria asli Tulungagung ini juga menegaskan gaya kepemimpinan Sultan yang sekarang dengan pendahulunya juga tentu berbeda, dan mempertanyakan ada apa dibalik hilangnya PKL di Jalan Malioboro.

[caption id="attachment_11408" align="alignnone" width="300"] para PKL (Pedagang Kaki Lima) di sepanjang Jalan Malioboro[/caption]

"Memang gaya kepemimpinan antara sultan IX dan X berbeda, lah ini sebenarnya ada apa dengan mulai dihilangkanya pedagang di sepanjang trotoar jalan Malioboro, yang jadi ciri-ciri perekonomian wong cilik, ciri perekonomian kerakyatan seperti di dalam buku Sultan tahta untuk rakyat, selalu mengadopsi amanat penderitaan rakyat berangsur-angsur pasti akan hilang," kata Latif yang sering berkunjung ke Malioboro jika weekend tiba itu.

Lebih lanjut dia menganggap apabila pedagang di trotoar tersebut direlokasi maka akan ada penggalan sejarah juga yang hilang.

"Begini mas, kalau misalnya PKL Malioboro itu bubar justru yang terjadi adalah akan banyak meninggalkan peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena malioboro adalah icon sebagai tempat berwisata, sebagai tempat berbelanja murah,sebagai tempat untuk bersosialisasi antar satu manusia dengan manusia lainnya. Itu justru nanti Malioboro hilang ciri khasnya. Karena malioboro itu ciri khasnya adalah tempat berkumpulnya semua orang. Baik dari seniman, pedagang, pembeli, wisatawan, dan sebagainya," jelasnya panjang lebar.

Baca Juga: Mengenal Zionisme dan Hubungan Erat dengan Israel

Latif mengungkapkan jika para PKL itu hilang maka yang akan dirugikan adalah pihak Pemerintah Kota Yogyakarta, karena keramaian yang ada di jalan malioboro itu termasuk para PKL di trotoar malioboro tersebut menjadi salah satu bagiannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Nanti kalau PKL itu hilang maka justru sebenarnya yang dirugikan adalah pihak Pemerintah Kota Yogyakarta juga. Karena iconic nya kota Yogyakarta mau tidak mau adalah Malioboro itu."

Dia memberikan saran kepada pemerintah ada baiknya kawasan Malioboro tidak perlu direlokasi, tetapi ada baiknya memperhatikan penataan pendukungnya dahulu.

"Mungkin tidak direlokasi dulu, tapi menurut saya ada baiknya dilakukan penataan pendukungnya, contoh dulu Malioboro sempat dipakai 2 arah jalur jalannya, sekarang menjadi hanya 1 arah. Hal-hal penataan seperti itu yang harus dijalankan, atau menjadikan area jalan malioboro menjadi full pedestrian bagi masyarakat. Sehingga iconic-nya Malioboro sebagai tempat berkumpulnya banyak orang itu tidak akan hilang," pungkasnya.

Baca Juga: Seberapa Serius Pemerintah Tangani Korban HAM 1965?

Reporter: Mei Nurkholifah dan Angga Kurnia

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU