Pengamat: Selama Ini PKB Gunakan NU Sebagai Alat Politik

Optika.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tak boleh jadi alat politik partai politik manapun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pengamat Politik AS Hikam menilai pernyataan Gus Yahya itu mengindikasikan, selama ini PKB memang menggunakan NU sebagai alat politik.

Baca Juga: Massa Demonstrasi, PBNU Temui Jokowi Singgung Perkara Tambang

"Kalau kita lihat dari statement itu, paling tidak reaksi pertama adalah bahwa selama ini ada kondisi atau ada gejala PKB mempergunakan NU. Statement itu semacam analisa Gus Yahya," kata Hikam dalam keterangannya, Minggu (2/1/2022).

Menurutnya, pernyataan Gus Yahya itu hanya akan jadi angin lalu jika tidak diiringi dengan kebijakan yang jelas. Apalagi, katanya, PKB dan NU memiliki hubungan erat mulai dari sejarah pendirian, ideologi hingga filosofi.

Dia berpendapat, agar NU tidak dijadikan alat politik, langkah awal yang bisa diambil adalah dengan membuat kebijakan yang jelas soal rangkap jabatan.

"Kadang-kadang fungsionaris struktural NU dan PKB itu sulit untuk tidak dirangkap. Gus Yahya kalau ingin mewujudkan statement itu, beliau harus punya policy [kebijakan] yang jelas soal rangkap jabatan ini. Apakah akan ada policy rangkap jabatan antara NU dan PKB dilarang? Dilarang pada level mana, karena Indonesia ini luas, misal pada level pusat," ujarnya.

Hikam mengatakan jika pernyataan Gus Yahya itu bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, bukan tidak mungkin berimplikasi pada elektoral PKB.

Menurutnya, jika Cak Imin tidak mampu menggaet ceruk suara lain, atau memanfaatkan suara warga nahdliyin yang selama ini didulang, maka akan menggerus suara PKB dan membuat kompetisi di level partai berbasis agama seimbang.

"Itu tantangan PKB juga. Kalau tidak bisa ya mengganggu pasar yang sudah menjadi miliknya dia, seolah-olah, kompetisi PKB, PPP, PAN, dan lain-lain, itu kalau apa yang dikatakan oleh Gus Yahya itu konkret dan bisa diwujudkan, akan seimbang, akan tidak terjadi bahwa NU itu tidak identik terhadap parpol tertentu," katanya.

Di sisi lain, Hikam juga mengatakan dengan menjaga jarak terhadap satu parpol tertentu, akan menguntungkan NU sebagai organisasi. NU akan memiliki posisi tawar yang kuat.

"Jadi kompetisi akhirnya tidak ada monopoli, tidak ada semacam itu sudah jadi pasar langganan. NU punya bargaining yang kuat, program NU akan ditawarkan pada partai-partai yang mampu. Misal soal pendidikan, dakwah islam, ekonomi dan lain-lain. Kemudian NU juga tidak hanya mati urip terhadap parpol tertentu. NU akan jadi kekuatan masyarakat sipil. Itu akan sehat untuk demokrasi," imbuhnya.

PBNU Miliki Hubungan Erat dengan PKB

Sebelumnya, KH Yahya Staquf tidak menampik, memang PBNU memiliki hubungan erat dengan PKB. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PBNU menjadi alat pemenangan PKB.

"Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB," kata Yahya dalam program Newsroom CNN Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Namun demikian, Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Dia juga membuka ruang itu bagi pengurus partai politik lainnya.

Dia ingin PBNU merangkul semua kelompok. PBNU akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.

"Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan," ujar Yahya.

Ingin Pisahkan NU dari Politik Praktis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Khoirul Umam menilai pernyataan Gus Yahya sapaan akrab KH Yahya Staquf, memberikan sinyal yang klir. Gus Yahya ingin ada garis tegas untuk memisahkan peran NU dalam konteks politik kebangsaan dan politik praktis.

"Itu juga janji politik yang disampaikan sebelum muktamar. Bahwa NU tidak akan dan tidak boleh untuk ditarik ke dalam konteks politik praktis, karena NU bukan parpol dan NU bukan menjadi mesin politik bagi siapapun, termasuk PKB yang lahir dari rahim politik NU," kata Umam.

Dia mengatakan pernyataan itu juga mengindikasikan, Gus Yahya tidak ingin struktur-struktur PBNU, terutama di daerah, memiliki kaitan lebih erat dengan kerja-kerja politik praktis.

Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai

Selain itu, menurutnya, Gus Yahya juga tidak ingin sikap NU dalam konteks politik kebangsaan dimanfaatkan oleh PKB.

"Itulah yang dicoba oleh Gus Yahya untuk ditarik garis tegas. Jangan sampai ada yang memanfaatkan sikap ketegasan NU dalam politik kebangsaan, pada saat yang sama memiliki implikasi terhadap politik praktis. Gus Yahya tidak ingin hal itu dimanfaatkan sebagai bargaining position oleh teman-teman PKB yang disebut di sini," katanya.

Umam juga berpendapat, garis tegas dan jarak antara NU dengan PKB, bisa berimplikasi pada elektoral PKB.

Namun kata dia, hal itu tergantung sejauh mana parpol lain bisa memanfaatkan pernyataan Gus Yahya untuk menggaet suara nahdliyin.

"Apakah kemudian statement dari Gus Yahya itu membuka ruang bagi parpol lain untuk manfaatkan situasi, supaya bisa menggeser dominasi (PKB) selama ini, terutama di pemilu kemarin, berhasil konsolidasikan suara nahdliyin secara general," katanya.

"Kalau kemudian ke depan, ternyata PKB tidak mampu memanfaatkan atau ciptakan momentum seperti di 2019, dan ada kelompok dari parpol lain yang bisa meraih suara nahdliyin, ya potensi implikasi ke elektoral PKB," katanya.

PKB Sulit Mesra dengan PBNU

Selain itu, Sejarawan Muda NU, Virdika Rizky Utama, menyebut, terpilihnya Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU akan berefek ke beberapa partai politik yang selama ini dianggap dekat dengan NU.

Salah satunya, kata Virdika, adalah PKB yang dianggapnya bakal sulit untuk kembali mesra dengan PBNU seperti waktu-waktu sebelumnya.

Virdika yang menulis buku kontroversial bertajuk Menjerat Gus Dur (2019) lantas menjelaskan, hal ini terkait pernyataan terbuka Gus Yahya tentang mengembalikan khittah NU dan menjauhi politik praktis.

Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK

Rasanya sulit partai politik, meskipun itu PKB, akan sulit mesra lagi dengan PBNU, ini efek pernyataan terbuka Gus Yahya tentang NU menjauhkan diri dari politik praktis, papar Virdika.

Virdika yang juga peneliti di Para Syindicate itu lantas menjelaskan, nantinya akan kelihatan kaitan dengan hubungan Antar-organisasi atau institusi yang lebih jelas antar keduanya.

NU sebagai organisasi keumatan dengan PBNU sebagai pusatnya, kata Virdika, akan berbeda dengan PKB yang merupakan partai politik.

Ini akan menguntungkan bagi NU menjalankan tugas dan fungsinya. Kalupun harus politik, politik NU adalah politik nilai bukan praktis, paparnya.

PKB dan PBNU dinilai dekat mengingat PKB dalam sejarah dilahirkan oleh para pengurus PBNU pada 23 Juli 1998. Beberapa pengurus PBNU mendeklarasikan partai ini, di antaranya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), A. Mustofa Bisri (Gus Mus), Kiai Muchit Muzadi dan lain-lain.

PKB saat ini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Partai memang dianggap paling dekat dengan PBNU, karena Nahdlihyin adalah sebagai basis masa utama mereka secara elektoral.

"Tantangan buat PKB buat bisa meraup swing voters yang lebih banak, di luar warga nahdliyin, pungkasnya.

Reporter: Amrizal

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi