Optika.id - Menurut sumber cnnindonesia, saat berbincang dengan petinggi PAN (Partai Amanat Nasional), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari 2022 lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius: penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: PAN Dukung Anies, Jika Zita Anjani Jadi Cawagubnya!
Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari 2022 lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.
Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.
Cnnindonesia juga mengonfirmasi Zulhas terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Namun Zulkifli enggan menjawab gamblang.
"Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut," kata dia di DPR, Jumat (25/2/2022) lalu pada cnnindonesia.
Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari 2022. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.
Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari 2022.
Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi cnnindonesia, Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024.
"Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya," katanya.
Hatta Rajasa Menolak Penundaan Pemilu 2024
Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan Pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Masih menurut sumber cnnindonesia, Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Namun Zulhas bersikeras, jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan Pemilu.
Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail.
"Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu," kata dia saat dihubungi cnnindonesia.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama.
"Bahwa usulan penundaan Pemilu itu semua sudah didiskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai," katanya.
Baca Juga: Soal Jokowi Tawarkan Kaesang, Luhut: Jangan Asal Omong!
Lalu pada 25 Februari 2022 sebelum Salat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulhas secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar Pemilu 2024 ditunda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Misi Penundaan Pemilu 2024 Sudah Lama
Salah satu sumber cnnindonesia, di lingkungan pemerintah menyatakan, misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini.
Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial. Diklaim ada begitu banyak bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat.
Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari 2022 lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha.
Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Jubir Luhut Bantah Usulan Penundaan Pemilu 2024 dari Luhut
Menurut sumber cnnindonesia, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
Baca Juga: PAN: Fix Khofifah Duet dengan Emil di Pilkada Jatim!
Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. "Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada," katanya pada cnnindonesia.
Jodi menjelaskan, pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi.
"Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu," tukasnya.
Masyarakat Tak Setuju
Sementara itu, masyarakat banyak yang tidak setuju terhadap penundaan pemilu 2024. Salah satunya Agata Putra, dia menilai pemerintah dan DPR RI harus mematuhi konstitusi yang berlaku.
"Ya untuk saya pribadi tidak setuju mas, karena di aturan yang ada kan presiden cuma boleh 2 periode. Kalau melanggar itu kan sama aja rasanya seperti mengkhianati demokrasi mas," kata sarjana hukum salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur ini pada Optika.id, Rabu (2/3/2022).
"Dan 1 lagi kalaupun itu memang benar itu kan cuma maunya orang-orang yang punya kepentingan itu saja mas. Kalau nggak ada kepentingan-kepentingan kenapa wacana tambahan masa jabatan itu ada? Sebagai masyarakat biasa pun pasti kecewa. Buat anggota legislatif yang setuju, saya mohon ingat rakyatnya yang memilih mereka. Jangan dipermainkan!" tegasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
