Optika.id - Djayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap terkait adanya isu penundaan pemilu 2024.
Djayadi sendiri menilai wajar jika terdapat suatu spekulasi bahwa Presiden Jokowi menyetujui wacana tersebut, apabila hal ini tidak segera mendapatkan respons oleh Presiden sendiri.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Maka kalau itu tidak dikeluarkan secara crystal-clear oleh Presiden, itu menimbulkan spekulasi. Muncul, apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden?, apa sih sebetulnya peran Istana? kan itu muncul pertanyaan itu. Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi jangan-jangan presiden sebetulnya setuju," ungkap Djayadi saat sedang melakukan diskusi daring, Jumat (4/3/2022).
Adanya usulan tersebut juga kerap dikeluarkan oleh orang-orang terdekat Jokowi. Setelah sebelumnya juga sempat diusulkan oleh Bahlil Lahadahlia, seorang Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan juga Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga menyuarakan hal yang serupa.
"Kalau memang presiden sudah tegas sikapnya menyatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau menganggap itu hal yang tidak boleh, lalu kenapa ini menteri-menteri berbicara hal-hal yang membuat gaduh itu membuat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan," terang Djayadi.
Tak hanya itu, adanya spekulasi bahwa Jokowi menyetujui penundaan pemilu tersebut juga diperkuat dengan adanya pendapat yang dikeluarkan oleh partai politik pendukung koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Diketahui sebelumnya, sejumlah ketua umum parpol seperti Abdul Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN juga secara terbuka menyatakan ke publik terkait penundaan pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
"Jadi kan ada dua fakta kontradiktif yang berhubungan satu sama lain yang tidak bisa kita pahami seharusnya kan. Kok satu sisi tidak boleh, tidak tertarik, tidak setuju dengan tiga periode perpanjangan Tapi orang yang dekat presiden berbicara hal sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum mereka tidak diperingatkan bahkan terkesan mereka melakukan upaya sistematis itu untuk menyebarkan isu itu ke publik, kan itu yang tertangkap oleh kita," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agar dapat menghentikan spekulasi di atas, Djayadi melihat, seharusnya orang-orang terdekat presiden, seperti para menteri dan juga para parpol koalisi, untuk berhenti menyuarakan isu terkait penundaan pemilu tersebut.
Mereka juga dapat menekankan bahwa terdapatnya usulan-usulan tersebut bukanlah berasal dari Presiden.
"Tapi kalau isu ini terus berkembang dan upaya-upaya sistematis untuk memunculkan isu penundaan Pemilu ini dari berbagai orang yang dekat dengan Presiden tetap muncul, maka jangan heran pertanyaan-pertanyaan tentang apa peran istana itu kan terus muncul dan tidak itu tidak produktif bagi bangsa kita," pungkasnya.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Reporter: Akbar Akeyla
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
