Optika.id, Sidoarjo - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani keluhan terhadap masalah pengungsi internasional selama ini tinggal di salah satu rumah susun di Kabupaten Sidoarjo.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, di Surabaya, mengatakan pengungsi internasional yang sudah puluhan tahun ada di wilayah Jatim khususnya Sidoarjo punya risiko tersendiri.
Baca Juga: Riak Konflik Masyarakat dengan Pengungsi Rohingya, Pemerintah Cuci Tangan?
"Berbagai persoalan muncul sehingga Kanwil Kemenkumham Jatim menggandeng Pemkab Sidoarjo untuk mencari jalan keluar," ujarnya dalam rapat koordinasi bertajuk "Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia" di salah satu hotel di Surabaya, Kamis (17/3/2022).
Ia mengatakan selama ini pihaknya memberikan atensi khusus dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Menurutnya, keberadaan para pengungsi itu memiliki potensi kerawanan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.
"Terutama yang berstatus pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee). Meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek keamanan," kata Wisnu
Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing perlu ditingkatkan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan mereka selama berada di wilayah Indonesia.
"Karenanya kami perlu membangun dan meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan terkait, imbuhnya.
Baca Juga: Konflik Palestina dan Israel Kembali Pecah, Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menjelaskan bahwa pengungsi punya masalah yang kompleks, bukan sekadar masalah sandang pangan saja, tapi lebih luas lagi yaitu sosial dan budaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai daerah yang menampung para pengungsi, Muhdlor mengaku banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat terkait perilaku para pengungsi tersebut. Untuk itu, pihaknya sepakat untuk mendukung dan mengikuti peraturan dari pusat terkait pengungsi.
"Tetapi kami mohon persoalan di lapangan juga harus diperhatikan," tegasnya.
Baca Juga: Kemenkopolhukam Minta Pemerintah Revisi Perpres Pengungsi dari Luar Negeri
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
