Pengamat Duga Jokowi Dekati PDIP, Demi Kelancaran Wacana 3 Periode

Optika.id Pengamat politik, Ujang Komarudin, menduga Presiden Joko Widodo akan mendekati PDIP demi kelancaran wacana 3 Periode.

Hal itu merupakan hasil analisis Ujang setelah mendapatkan informasi dari salah seorang Menteri di Kabinet Jokowi, seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube Hersubeno Point yang menampilkan Ujang Komarudin dan Hersubeno Arief yang juga jurnalis senior, Jumat (18/3/2022).

Akan tetapi, siapa sosok Menteri yang memberitahunya itu tidak diungkapkannya secara rinci oleh Ujang.

Dalam video berjudul "Info A1: DEMI 3 PERIODE, JOKOWI TAWARI PUAN JADI CAWAPRESNYA" itu, Dosen Tetap dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu pun mengatakan, Istana tengah menyiapkan skenario Presiden 3 Periode.

Hal itu dilakukan, lanjutnya, demi kelancaran investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari sejumlah investor.

Pasalnya, investor seperti Mohammed Bin Salman (MBS) meminta jaminan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan berjalan lancar.

Menurutnya, investor butuh jaminan pembangunan IKN berjalan lancar, Jokowi 3 periode dikabarkan bakal jadi jaminan pembangunan IKN berjalan lancar.

"Akan tetapi, masa jabatan Jokowi yang tinggal sebentar lagi membuat mereka ragu, karena begitu jabatan Presiden diganti dengan orang lain bisa saja pembangunan IKN Nusantara tidak berjalan lancar," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

"Kemarin kan, mohon maaf ya, ada Menko yang bertemu MBS, itu kan ingin cari investor untuk IKN. Ternyata investor itu butuh jaminan 'kalau kami inves, apa jaminannya? kalau pak Jokowinya nggak jadi kita gimana? pasti acak-acakan', itu salah satu alasan kenapa harus 3 periode," sambungnya.

Ujang menuturkan, analisis keduanya adalah Jokowi juga akan memiliki sejumlah alasan untuk terlibat dalam skenario Presiden 3 Periode ini.

"Yang kedua, Pak Jokowi akan beralasan begini, ini kan analisa ya, 'loh ini kan yang meminta bukan saya, partai-partai yang meminta saya kembali untuk bisa menjadi capres', yang kedua 'loh, yang amandemen kan bukan saya juga, yang amandemen tuh MPR loh, partai-partai juga', yang ketiga 'loh ini kan 3 periode saya ikut lagi, dipilih lagi, seandainya nggak suka saya silakan jangan pilih saya' kan begitu. Jadi alasan-alasan ini yang menurut saya rasional kalau ada tim tertentu yang memang mendesain agar pemilu bisa 3 periode," jelasnya.

Ujang menekankan, kekuatan investasi yang menginginkan jaminan itulah yang membuat Jokowi mengikuti desain 3 Periode.

"Kekuatan investasi ingin jaminan itulah yang membuat pak Jokowi, suka tidak suka, mau tidak mau, kelihatannya akan mengikuti desain 3 periode tersebut," ujarnya.

Sementara terkait munculnya nama Puan Maharani, Ujang Komarudin pun membahas hal tersebut. Menurut analisisnya, Jokowi harus 'meluluhkan' hati PDIP yang sudah tegas menolak wacana Presiden 3 Periode ini.

"Nah kenapa saya sebut nama mbak Puan? karena kan PDIP hari ini menolak penundaan (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan. Nah ketika menolak, maka PDIP adalah partai penambah yang perlu dirangkul," tukasnya.

Dia mengatakan, Jokowi bisa melobi Megawati Soekarnoputri untuk desain 3 periode ini.

"Desain 3 periode itu bisa jadi nanti pak Jokowi akan mengatakan misalkan 'Bu Mega ayo kita koalisi, nanti Mbak Puan jadi cawapres saya aja, kita Pemilu' kan beres," kata Ujang.

Dengan desain seperti itu, dia mengatakan kemungkinan besar PDIP akan luluh dan ikut setuju.

"Dengan desain seperti itulah kemungkinan PDIP juga akan setuju dan akan sepakat, karena saya melihat secara psikologis, beban ibu Megawati itulah, mohon maaf, bebannya mbak Puan. Beliau kan Mbak Puan ingin Nyapres, tapi kan elektabilitasnya masih rendah, tetapi ketika digoyang, ditawari 3 periode Jokowi dengan Puan, mungkin-mungkin saja itu akan meluluhkan hati PDIP," tuturnya.

Ujang pun menegaskan hasil analisisnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena berasal dari sumber terpercaya alias A1.

"Saya merasa dan meyakini sampai hari ini, sampai detik ini, analisa saya bisa pertanggungjawabkan karena ini bersumberkan kepada informasi yang menurut saya akurat," katanya,

Pintu Masuk 3 Periode Lewat PPHN

Sebelumnya, Ujang Komarudin dalam diskusi Fraksi PKB MPR bertajuk Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi di ruang Delegasi MPR, gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022) juga mengaku, Jokowi akan menjabat tiga periode. Tidak akan mengambil opsi penundaan Pemilu 2024.

"Pak Jokowi tidak akan mengambil penundaan pemilu. Saya menganalisis dan boleh diperdebatkan, informasi ini A1, skema akhir ini Jokowi tiga periode, katanya.

Menurut Ujang, pintu masuknya nanti dari amendemen UUD 1945 dengan mendompleng pengaturan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Ujang pun meyakini PDI Perjuangan (PDIP) bakal mendukung Jokowi menjadi presiden tiga periode.

Hari ini mohon maaf PDIP keras kritik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, tetapi kalau skenarionya pak Jokowi dan mbak Puan (Puan Maharani), saya yakin (PDIP) belum tentu menolak, kata Ujang.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ujang mengungkap pertemuannya dengan salah satu menteri sekaligus petinggi partai di koalisi pemerintahan Jokowi.

Ketika berdiskusi dia mengatakan, Jang ini ada desain menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden. Saya bilang, apa iya? Karena Komisi II DPR, KPU, Bawaslu sudah menetapkan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Apa mungkin ini terjadi? DPR sudah ketuk palu. Dia bilang, 'Apa sih yang enggak mungkin di Indonesia, kata Ujang tanpa menyebut menteri dimaksud.

Ketika apa sih yang tidak bisa diatur di republik ini, maka proses amendemen bisa terjadi. Mahathir Mohamad pernah mengatakan politik itu drama. Ternyata, ketika saya dapat informasi itu, ada dirigennya, ada yang mengatur. Seminggu berikutnya, Cak Imin, pak Airlangga, dan pak Zulhas (Zulkifli Hasan) langsung mengatakan pemilu ditunda. Saya katakan, wah ini betul-betul skenario yang by design. Siapa yang biayain? Oh ini, tetapi saya tidak sebutkan di sini, tetapi ini A1, ujarnya seperti dilansir beritasatu.

Ujang mengaku kembali bertemu dengan pimpinan partai lain usai Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Jokowi tetap menginginkan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Begitu pak Mahfud katakan pemilu tetap 2024, maka narasi penundaan, narasi perpanjangan masa jabatan presiden dialihkan kepada narasi (presiden) tiga periode. Kembali ke skenario awal. Ketika pak Jokowi sepakat 2024, maka kita diskusi, saya punya keyakinan ini yang akan jadi skenario segelintir orang itu. Pimpinan dari partai lain katakan ke saya, kalau presiden inginkan amendemen, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Cuma skenarionya tiga periode itu, tukasnya.

Pemilu Harus Digelar Tepat Waktu

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan alasan pemilu 2024 harus digelar tepat waktu perihal penundaan pemilu yang tetap bergulir.

Hal tersebut disampaikan Zainal Arifin saat webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman beberapa waktu yang lalu.

Menurut, Zainal Arifin Pemilu 2024 ini merupakan hal penting untuk merealisasi hak warga negara di dalam sistem pemerintahan presidensial.

Pasalnya, kata Zainal di dalam sistem pemerintahan presiensial, pemimpin negara hanya bisa diganti melalui proses pemilihan umum (pemilu) atau bila ia melanggar artikel impeachment atau pemberhentian dari jabatan. Pemberhentian presiden sendiri diatur di dalam konstitusi pasal 7A dan 7B.

Pemilu menjadi sangat besar nilainya karena presiden tidak bisa dijatuhkan kecuali lewat proses pemilu atau kalau dia melanggar impeachment articles. Dalam sistem presidensial, presiden kukuh hanya bisa dijatuhkan lewat pemilu, kata Zainal.

Ia mengatakan, pemilu adalah alat yang dimiliki rakyat untuk menindak petinggi negara atau partai politik yang tidak serius dalam menjalankan proses pembangunan sebuah negara.

Pelaksanaan hajatan lima tahunan itu sendiri merupakan amanat konstitusi yang harus dilakukan.

Itu alat pukul yang kita punya, kudeta yang dimiliki dan itu konstitusional. Itu alasan pemilu harus ditagih di 2024, alasannya karena ini saatnya menghukum presiden yang tidak serius atau partai yang tidak serius membangun bangsa. Kalau dihilangkan, kita kehilangan alat pukul utama, kata Zainal.

Sebelumnya, ia juga sempat menjelaskan dampak perpanjangan masa jabatan presiden lewat perubahan konstitusi berdasarkan pengalaman di berbagai negara.

Zainal pun menyatakan, di dunia, tidak ada negara demokrasi yang bermain-main dengan masa jabatan seorang presiden.

Karena rasanya tidak ada negara demokrasi yang gemar bermain-main dengan masa jabatan, ujar Zainal.

Ia pun mengatakan, biasanya yang mengegolkan aturan perpanjangan masa jabatan adalah negara-negara yang tak menganut demokrasi. Misalnya, kata Zainal, seperti Venezuela, Turki, dan Rusia.

Selain itu juga beberapa negara di Afrika sub-Sahara yang mendorong amandemen atas konsitusi untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Ini negara-negara yang jauh dari kesan demokrasi. Bahkan di ujungnya, itu bukan skenario yang baik, pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi