Optika.id - Ismail Fahmi selaku Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, meminta kepada para masyarakat luas untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim memiliki big data, tetapi enggan untuk menunjukkan transparansinya.
Pernyataan Ismail tersebut merespons statement yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves yang menyebut 110 juta orang di media sosial setuju untuk Pemilu 2024 mendatang ditunda.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya," ungkap Ismail melalui akun Twitter resminya, Selasa (22/3/2022).
Ismail kemudian menyebutkan bahwa klaim big data Luhut tersebut merupakan suatu hal yang mustahil. Karena, melalui data yang telah dihimpun oleh Ismail, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak mencapai angka 1 juta pengguna.
"Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik," ujarnya.
Ismail melanjutkan, seharusnya Luhut dapat terbuka terkait metodologi pengumpulan big data yang menyatakan 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 mendatang. Dirinya mengatakan bahwa ia khawatir klaim Luhut tersebut dapat memanfaatkan tingkat ke-awaman masyarakat terhadap big data.
"Karena kalau kita bicara big data di media sosial itu gampang direplikasi ulang," ungkap Ismail.
Syahril Siddik selaku Dosen dari UIN Malang juga turut mengungkapkan suaranya bahwa isu penundaan Pemilu 2024 tersebut memiliki potensi untuk menciptakan suatu polarisasi yang timbul di masyarakat.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Menurutnya, polarisasi warisan Pilpres 2024 lalu masih membekas. Apabila Pemilu 2024 mendatang benar-benar ditunda, maka polarisasi yang pro dan kontra terhadap Presiden Jokowi dapat semakin meruncing tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Di grass root sangat runcing. Jadi menurut saya, demi kesehatan proses demokrasi di Indonesia itu, pemilu tetap harus diadakan," tutur Syahril.
Sebagai informasi, hal ini merupakan buntut dari pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves yang mengklaim bahwa tak sedikit warga yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Dirinya kemudian mengaku jika telah mendapatkan aspirasi para warga berdasarkan big data yang merekam aktivitas mereka yang diambil dari 110 juta orang di media sosial. Namun, ia enggan untuk membuka transparansi data tersebut kepada publik.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
