Optika.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tentang anggaran Pemilu 2024 yang dianggap kemahalan.
Ilham Saputra selaku Ketua KPU juga tak peduli dengan isu anggaran Pemilu 2024 tersebut. Bahkan, dirinya memastikan bahwa pihak dari KPU sendiri akan tetap menerima dan membahas kembali terkait anggaran-anggaran yang telah diajukan.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
"Ya enggak apa-apa lah, Itu statement Pak Luhut aja lah," ungkap Ilham dalam diskusi daringnya pada, Kamis (24/3/2022).
Ilham juga mengungkapkan, pihaknya sebenarnya dapat saja menonaktifkan sejumlah anggaran yang telah diusulkan, namun hal tersebut juga harus memperhatikan kondisi keuangan negara terlebih dahulu.
"Memperhatikan apa yang disampaikan Pak Luhut, kondisi keuangan negara, dan sebagainya, tentu kami bisa saja men-take down beberapa anggaran yang sudah kami usulkan," terangnya.
Ilham kemudian memaparkan tentang anggaran Pemilu yang diajukan oleh KPU hanya sebesar Rp76 triliun, bukan mencapai angka hingga Rp110 triliun seperti yang diklaim Luhut.
Ilham juga menyampaikan bahwa sebagian besar porsi dari anggaran Pemilu 2024 akan digunakan untuk membayar honor petugas adhoc. KPU diketahui telah meningkatkan honor petugas dari Rp500 ribu di tahun 2019 menjadi Rp1 juta untuk 2024.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Meskipun telah dirasionalisasi oleh DPR dan juga Pemerintah, Ilham juga mengatakan, anggaran Rp76 triliun tersebut masih dapat dirasionalisasikan lagi. KPU kemungkinan akan memangkas anggaran pembangunan kantor KPU di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Sarana-prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten/kota di provinsi, misalnya, yang kami anggaran, mungkin itu bisa di-takedown," terangnya.
Sebagai informasi, Luhut mengungkapkan bahwa terdapatnya suatu usulan penundaan pemilu dari masyarakat. Dia mengklaim hal itu terlihat dari big data yang dimiliki pemerintah.
Dia menyebut salah satu alasan masyarakat ingin menunda pemilu adalah anggaran Pemilu 2024 yang kemahalan. Luhut menyebut KPU mengajukan Rp110 triliun untuk menyelenggarakan pemilu.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
