Optika.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Blok Politik Pelajar akan menggelar aksi dalam waktu dekat. Iqbal Ramadhan Narahubung Blok Politik Pelajar menuturkan, pihaknya akan menggelar aksi dalam waktu dekat.
Hal ini sebagai respons isu penundaan Pemilu 2024 kembali berkembang setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dan Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan ditundanya pemilu yang semestinya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Baca Juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
"Berkembangnya isu ini sekaligus menunjukan adanya upaya melangkahi konstitusi demi memperkuat kekuasaan dan kekayaan," tutur Iqbal pada Optika.id, Selasa (29/3/2022).
Dalam rilisnya yang berjudul, 'Terstruktur, Sistematis, Masif: Terkonsolidasikannya Agenda Elit Politik- Ekonomi lewat Wacana Penundaan Pemilu'. Blok Politik Pelajar menolak dengan tegas usulan penundaan pemilu 2024!
"Isu baik penundaan Pemilu 2024 maupun amandemen konstitusi merupakan fenomena yang seharusnya sudah bisa diprediksi sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo menjadi presiden di tahun 2014. Terpilihnya Jokowi memberikan stabilitas bagi elit politik-ekonomi untuk mempertahankan kekayaan dan kekuatan melalui penguasaan negara," tulis Blok Politik Pelajar dalam rilisnya seperti yang diterima Optika.id.
Hal ini, lanjutnya, ditunjukkan dengan upaya mengurangi sistem pengawas terhadap pemerintah pusat dengan intervensi terhadap partai politik di tahun 2016, represi terhadap masyarakat sipil, dan disahkannya UU KPK dan UU MK di tahun 2019 dan 2020. Setelahnya, agenda elite politik-bisnis terjalankan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
"Namun, perlu disadari juga bahwa tidak ditundanya Pemilu 2024 bukan berarti kemenangan masyarakat sipil. Jika Anda memilih di 2024, Anda akan memilih pebisnis, petahana yang sudah terbukti tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.
Blok Politik Pelajar menambahkan, sistem pemilu sudah rusak dengan biaya pemilu yang mahal dan tingginya batas ambang parlemen dan presiden sehingga sulit memunculkan pilihan alternatif.
Riset yang dilakukan oleh LIPI, sambungnya, telah menunjukkan partai politik mengalami masalah kaderisasi dan hubungan dengan masyarakat berdasarkan politik uang dibandingkan program.
"Lebih parahnya, dari kondisi serba runyam ini, tidak ada satu pun koreksi konstitusional yang dilakukan lembaga kekuasaan lain kepada pemerintah. Oleh karena itu, biarkanlah kita yang mengarahkan kepalan tangan kepada mereka yang dengan sadar melangkahi konstitusi," tuturnya.
Menurutnya, akibat mampetnya saluran koreksi tersebut, maka niscaya yang terjadi meledaknya kemarahan mahasiswa di jalanan, mulai dari Malang, Medan sampai Mamuju, dan itu baru permulaan saja.
"Dalam waktu dekat ini, mahasiswa Jakarta akan bergolak menentang wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kami menyerukan kepada mahasiswa di daerah lain untuk segera membentuk konsolidasi melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden!" ajaknya.
Blok Politik Pelajar menegaskan, pemilu adalah soal politik, tetapi tidak berarti bahwa ia tak dapat dikaitkan dengan moral. Inilah antara lain contoh, bahwa politik yang tidak disertai dengan moral tidak dapat bertahan lama dalam ketenangan.
Baca Juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana
"Problem utama dari situasi yang makin memburuk saat ini adalah rezim yang bebal, culas, dan tamak. Bila pemilu 2024 ditunda, atau pun masa jabatan presiden diperpanjang maka akan terjadi presiden dituduh sebagai pelanggar UUD 1945. Lantas, ia akan kehilangan legitimasi dan kondisi semakin menjadi buruk. Saatnya kita bikin perhitungan," tukasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
6 Tuntutan BEM SI
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) telah melakukan aksi di patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022).
Ini 6 tuntutan Aliansi BEM Seluruh Indonesia seperti rilis yang diterima Optika.id, Selasa (29/3/2022):
1. Menuntut pemerintah untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Baca Juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf Usai Cederai Demokrasi, Ini Kata Pengamat
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
