Optika.id - Pemerhati BUMN dan Pangan Achmad Hafiz meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direksi BUMN Pangan. Hal tersebut terkait kelangkaan dan harga minyak goreng yang melambung tinggi dan masih ada kelangkaan. Menurutnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang akan diberikan oleh Pemerintah bukanlah solusi cerdas.
"Jokowi harus berani evaluasi kinerja menteri perdagangan, kepala badan pangan nasional dan Direksi Komisaris BUMN Pangan, yang bertanggung jawab dan sesuai tupoksinya menjaga ketahanan pangan," kata Achmad Hafiz dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Bawa 4 Tuntutan, Ratusan Massa HMI Surabaya Aksi di Depan Gedung DPRD Jatim
Menurut Hafiz, sesuai Tupoksinya, Bapanas memang ditugaskan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dia menilai, langkah Badan Pangan Nasional menjaga ketahanan pangan Indonesia mengajak stakeholders pangan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antara hulu dan hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.
Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak perusahaan swasta.
Untuk itu pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN Holding Pangan, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.
Saat ini BUMN Pangan seperti Rajawali Nusindo anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Bulog dan PPI hanya sebagai distribusi minyak goreng bukan produsen minyak goreng.
"Penugasan permasalahan minyak goreng di BUMN Pangan hanya distribusi dari produsen minyak goreng swasta, saat ini saja minyak goreng tidak tersedia di BUMN PPI dan Rajawali Nusindo," tegas Hafiz.
Dia menambahkan, permasalahan harga dan stok minyak goreng akan menjadi kendala, selama tidak ada kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan dan harus menjadikan BUMN Pangan sebagai produsen minyak goreng.
Saat ini, kata Hafiz, Presiden Jokowi sudah tepat mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng untuk membantu rakyat Indonesia tapi bukanlah solusi cerdas mengatasi harga dan stok minyak goreng dari hulu ke hilir. Hafiz menjelaskan harus ada langkah konkrit agar permasalahan minyak goreng ini bisa segera diselesaikan.
Baca Juga: DPR Sarankan Pemerintah Bentuk Satgas Minyak Goreng
"Kemendag bekerjasama dengan satgas pangan beserta TNI Polri bersama BUMN Pangan, harus bisa menekan harga minyak goreng agar tidak memberatkan masyarakat dan pedagang, serta mampu menjaga stok dari hulu ke hilir," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat pada April 2022. Program BLT minyak goreng ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Rencananya, BLT minyak goreng akan diberikan pada April, Mei dan Juni sebesar Rp100.000 per bulan per KPM. BLT minyak goreng dibayarkan sekaligus pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.
Baca Juga: Mahasiswa Cipayung Plus Temui Jokowi, Rocky Gerung: O Tempora! O Mores! Apa Artinya?
"Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar, ujar Presiden pekan lalu.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
