Bawa 4 Tuntutan, Ratusan Massa HMI Surabaya Aksi di Depan Gedung DPRD Jatim

author Seno

- Pewarta

Senin, 18 Apr 2022 23:48 WIB

Bawa 4 Tuntutan, Ratusan Massa HMI Surabaya Aksi di Depan Gedung DPRD Jatim

i

IMG-20220418-WA0026

Optika.id, Surabaya - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (18/4/2022) siang.

"Tujuan utama dari aspirasi kita sebagai mahasiswa, sebagai agen masyarakat," ungkap salah satu orator dalam aksi demonstrasi tersebut.

Baca Juga: Tiga Jalur Hukum yang Ditempuh KPU Menghadapi Partai Prima

[caption id="attachment_22948" align="alignnone" width="300"] Aksi demonstrasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya di depan gedung DPRD Jatim pada Senin, (18/4/2022). (Optika.id/Jenik)[/caption]

Aksi unjuk rasa tersebut membawa berbagai tuntutan-tuntutan, seperti kenaikan PPN, kenaikan BBM, hingga kelangkaan minyak goreng.

Berikut 4 tuntutan HMI Surabaya:

Pertama, bahwa pejabat publik yang gembar-gembor tentang isu jabatan tiga periode itu, telah membuat kegaduhan di masyarakat.

Kedua, meminta Pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok dan harga BBM pertalite dan pertamax.

Ketiga, meminta pemerintah untuk mencabut kelayakan PPN dari 10 persen ke 11 persen.

Keempat, meminta untuk evaluasi Ibu Kota Negara (IKN) serta dan dana IKN yang seharusnya dioptimalkan untuk masyarakat.

Baca Juga: Takut Bikin Chaos, AHY Khawatirkan Penundaan Pemilu 2024

Dalam aksi demontrasi itu, beberapa isu tersebut diduga telah menutupi agenda wacana penundaan pemilu hingga agenda Presiden Joko Widodo 3 periode ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Konflik yang dikaitkan oleh pemerintah dengan oligarki, kenaikan PPN, kenaikan BBM, hingga kelangkaan minyak goreng, hal tersebut merupakan agenda yang menutupi isu penudaan pemilu hingga wacana (Jokowi) 3 periode ini," terangnya.

HMI juga sempat menuntut pemerintah untuk melengserkan seluruh menteri-menteri yang dianggap tidak produktif. Salah satunya yakni para menteri yang dianggap telah menyuarakan isu penundaan pemilu ini.

Kami menuntut pemerintah untuk melengserkan seluruh menterinya yang tidak produktif," tegas orator.

"Kami tidak akan menyebutkan satu-satu, menteri tersebut adalah menteri yang menyuarakan penundaan pemilu, pelaksanaan 3 periode, hingga berbagai isu lainnya," sambungnya.

Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Penundaan Pemilu Aib Besar Bagi Jokowi dan Coreng Konstitusi

Sebagai informasi, aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada sore hari ini membawa sekitar 200an massa aksi yang terdiri dari para anggota HMI. Hingga berita ini ditulis, aksi berlangsung kondusif.

Reporter: Akbar Danis

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU