Optika.id - Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara tentang penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden atau 'Jokowi 3 Periode'.
Hal ini, menurut BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Indonesia (UI) masih menunjukkan ketidaktegasan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Mengawal Putusan MK, BEM UI Serentak Akan Turun ke Jalan!
"Menurut kami sikap ini masih menunjukkan ketidaktegasan. Jika Presiden Jokowi betul-betul tak menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, ia harus hadirkan sendiri pernyataan itu langsung dari mulutnya ke depan publik. Bahwa ia menginginkan penuh Pemilu tetap di tahun 2024 dan tidak menginginkan perpanjangan masa jabatan," kata Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang melalui sambungan telepon pada Optika.id, Kamis (7/4/2022).
Oleh sebab itu, statement Presiden Jokowi pun dirasa belum memuaskan para mahasiswa dan belum memenuhi tuntutan BEM UI.
"Berusaha menertibkan menteri namun tak menertibkan keinginan diri Presiden sendiri dan menyampaikannya pada publik, jelas masih belum memenuhi tuntutan kami," tegas Melki.
Ditanya terkait rencana aksi apakah masih akan berlanjut? Melki menjawab akan meneruskan aksi, selama belum ada sikap tegas dari Presiden Jokowi.
"Sepanjang kami belum melihat sikap tegas Pak Jokowi, kami akan teruskan berbagai gerakan kami, termasuk rencana aksi-aksi lanjutan yang sedang kami siapkan," jelas Melki.
Menurutnya akan ada aksi nasional di berbagai titik di Indonesia oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Untuk menunjukkan bahwa semua masyarakat Indonesia tak sepakat dengan penundaan pemilu 2024.
Hal senada dikatakan oleh Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), Yoga Haryo. Dia menilai statement Presiden Jokowi, masih belum tegas.
"Karena wacana yang disampaikan seharusnya bisa lebih lengkap lagi seperti jangan membicarakan penundaan pemilu. Karena saya sudah tidak mau lagi untuk berkontestasi 2024 dan hasil pemilu 2024 akan dilantik MPR pada 20 Oktober 2024," kata Yoga ketika dihubungi Optika.id, Kamis (7/4/2022).
Tetapi di sisi lain, kata mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unair ini, statement tersebut adalah salah satu sikap yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bahwa Presiden memiliki sikap yang nantinya harus ditaati oleh seluruh menteri.
Baca Juga: Aksi Tolak Pemerintahan Jokowi Berujung Ricuh, Polisi Tertibkan Massa
"Karena biar bagaimanapun ada beberapa menteri kabinet yang ikut andil besar dalam wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Kaharuddin menunggu bukti dari statement Presiden Jokowi. Tinggal dilihat apakah Pemilu sesuai jadwal pada 2024 atau tidak.
"Apa yang disampaikan hari ini harus dibuktikan, kita lihat gitu. Sampai pada tahun 2024, 14 Februari bagaimana berjalannya pemilu 2024," jelasnya.
Dia mengatakan, statement Jokowi tidak menyurutkan mahasiswa dalam menolak penundaan pemilu 2024. Masih ada tuntutan lain dari BEM SI yang belum terpenuhi.
"Intinya pembuktian sih. Jangan hanya lisan saja," tukasnya.
Baca Juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna seperti dikutip Optika.id dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
