Optika.id, Surabaya - BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Airlangga (Unair) mengkritisi terkait wacana penundaan pemilu 2024. Mereka menganggap penundaan Pemilu merupakan suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Isu 3 periode ini dilemparkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Telah diatur secara konstitusional terkait masa jabatan Presiden yang maksimalnya hanya diberikan selama 2 kali dan pemilu sendiri yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali," ungkap Christiana Permata Sari selaku Presiden BEM FISIP Unair saat dihubungi Optika.id, Senin (11/4/2022).
Baca Juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
Tak hanya mengkritisi terkait polemik 3 periode, Christiana juga sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap proyek besar IKN (Ibu Kota Negara) yang tengah digembor-gemborkan oleh pemerintah.
Dirinya berpendapat, isu penundaan Pemilu yang tengah ramai saat ini memiliki suatu keterkaitan tersendiri dengan proyek IKN yang tengah digarap oleh pemerintah pusat pada saat ini.
Mungkin ada keterkaitannya, karena bagaimanapun IKN merupakan suatu proyek yang besar. Para investor luar negeri juga banyak yang memasuki proyek tersebut. terangnya.
Christiana kemudian menduga, mengingat banyaknya investor yang telah memberikan bantuan terhadap proyek IKN ini. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan Presiden, terdapat suatu jaminan bagi para investor-investor yang telah memberikan bantuannya terhadap proyek ini.
Baca Juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana
Investor-investor memberikan bantuan berupa jaminan, dengan perpanjangan jabatan ini, terdapat juga jaminan yang bisa diberikan bagi para investor tersebut terhadap proyek besar ini, ujar Nonik sapaan akrab Christiana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia kemudian menuturkan, proyek IKN bukanlah menjadi suatu kunci utama dalam melaksanakan wacana 3 periode presiden tersebut. Meskipun kepengurusan pemerintah diganti, Christiana menganggap bahwa hal tersebut bukanlah menjadi masalah yang besar.
Kalau nanti misalnya memang dialihkan menuju kepengurusan baru, menurut saya nggak masalah. Karena proyek IKN tersebut tidak menjadi alasan utama dalam terjadinya 3 periode tersebut, tukasnya.
Baca Juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf Usai Cederai Demokrasi, Ini Kata Pengamat
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi