Ini Sepak Terjang Hasan, yang Sering Berpindah Partai !

author Seno

- Pewarta

Minggu, 05 Sep 2021 20:24 WIB

Ini Sepak Terjang Hasan, yang Sering Berpindah Partai !

i

84E10FD2-D076-47D6-BAFA-86A8BF60D972

Optika, Probolinggo - Hasan Aminuddin bersama istrinya Puput Tantriana Sari sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerima suap terkait seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo. Hasan merupakan politisi senior dan sering berpindah partai.

Berikut ringkasan Optika soal sepak terjang 'raja kecil dari tapal kuda' ini di dunia perpolitikan Indonesia :

Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?

Hasan Aminuddin lahir 7 Januari 1965 di Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pendidikan formalnya ditempuh di SD Widodo (sekarang SDN Patokan 1). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kraksaan dan SMAN 1 Jember. Gelar S1 ilmu administrasi negara didapat di Universitas Merdeka Malang tahun 1989. Di kampus yang sama, Hasan mengambil S2 Administrasi Publik di tahun 2005.

Hasan Aminuddin mengawali karir politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PPP periode 1992-1999. Ketika muncul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai partai baru pasca reformasi, Hasan pindah haluan. Lewat PKB, Hasan melenggang ke kursi parlemen dan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2004. Dia juga menjadi Ketua DPC PKB Probolinggo di tahun 2002.

Namun, tugasnya sebagai legislator tak sampai tuntas. Karena ia terpilih sebagai Bupati Probolinggo untuk periode 2003-2008 bersama Wakil Bupati, Hapur Abdul Ghofur. Dia dipilih oleh mayoritas anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Pada periode ini, Hasan dipecat oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai kader PKB. Politisi yang punya 6 anak itu, melompat ke Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) di tahun 2004. Di partai baru ini, dia cukup sukses karena berhasil meraup banyak kursi di parlemen lokal.

Demi kepentingan politik, pada 2009 dia 'balik kucing' ke PKB yang waktu itu sedang pecah menjadi 2 kubu, PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hasan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur (kubu Gus Dur, red).

Satu periode menjabat Bupati Probolinggo, tak cukup bagi Hasan. Dia lantas maju dalam Pilbup periode 2008-2013 yang kali ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia menggandeng Salim Qurays. Pasangan dengan akronim HASIL itu, bertarung melawan Cholili Mugi-Sulaiman Dada (HONDA) dan Hapur Abdul Ghofur-Sudirman Rais (HADIR). HASIL menang dan ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati untuk periode 2008-2013.

Pada 26 Juli 2010, Hasan Aminuddin, ditetapkan sebagai Ketua DPW ormas Nasional Demokrat Jawa Timur. Penetapan sekaligus pelantikannya dipimpin langsung oleh Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, dalam deklarasi di Jatim Expo, Surabaya.

Satu dasawarsa memimpin Kabupaten Probolinggo membuat Hasan ketagihan. Tak ingin tampuk kekuasaannya lepas, dia 'menuntun' Puput Tantriana Sari, istrinya, untuk maju dalam kontestasi Pilbup Probolinggo periode 2013-2018. Tantri adalah istri kedua Hasan (baca:  https://wp.optika.id/2021/08/31/ternyata-kisah-cinta-hasan-tantri-bak-drama-korea/ ) setelah bercerai dengan Dian Prayuni, istri pertamanya. Tantri menggandeng HA. Timbul Prihanjoko, politisi PDIP, yang tak lain teman karib Hasan.

Pasangan dengan akronim HATI itu, bertarung melawan Salim Qurays-Agus Setiawan (Bagus) dan Kusnadi-Wahid Nurrahman (Kawan). HATI memperoleh suara 250.892 (40,71 persen), Bagus 190.702 suara (30,95 persen), dan Kawan meraih suara 174.596 (28,34 persen). Total suara sah mencapai 616.190 suara atau sekitar 73,10 persen.

Pada 2014, Hasan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II meliputi Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Dengan memperoleh suara yang sangat signifikan, yakni 190.226 suara, dia masuk dalam 10 anggota DPR 2014 dengan jumlah perolehan suara terbesar. Saat itu, berada di urutan ke-10. Duduk di Komisi VIII yang meliputi bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.

Di tingkat Kabupaten Probolinggo, Nasdem yang dipimpin Ahmad Rifai berhasil meraup 14 kursi. Mengantarkan partai baru itu, sebagai penguasa di parlemen. Imam Suhrowardi, keponakan Hasan, menjadi ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.

Namun di sisi lain, perolehan kursi Nasdem membuat gusar PKB. Sebab hanya mampu mendapat 8 kursi dewan. Padahal DPC PKB dipimpin oleh Puput Tantriana Sari, yang tak lain istri Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo. Sehingga DPP PKB lantas mencopot Tantri per tanggal 12 Maret 2015.

Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!

Berdasarkan evaluasi, kinerja DPC PKB di bawah pimpinan Tantri dinilai tidak maksimal. Tidak bisa memenuhi target dan kepemimpinannya tidak efektif. Posisinya digantikan oleh Malik Haramain sebagai caretaker.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Mesin partai tidak jalan. Kepemimpinan DPC juga tak efektif. Posisi Hasan Aminuddin sebagai Ketua DPP Nasdem yang juga suami Tantri membuat kepemimpinan DPC tak efektif. Jadi, keputusan ini murni hasil evaluasi partai, kata Wakil Sekjen DPP PKB Abdul Malik Haramain, kala itu, yang kelak bertarung dengan Tantri dalam Pilkada 2018.

Hegemoni Nasdem di Kabupaten Probolinggo membuat Hasan menjadi perhatian DPP NasDem. Hasan lantas dipromosikan sebagai pengurus DPP partai Nasdem. Sebagai Ketua Bidang Agama & Masyarakat Adat DPP Partai NasDem.

Sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPP Nasdem, Hasan wira-wiri Probolinggo-Jakarta. Dan sering terlihat menemani Surya Paloh, Ketua umum Nasdem. Hasan juga turut andil dalam menyukseskan Joko Widodo Jusuf Kalla melenggang ke Istana Merdeka.

Di tingkat lokal, meski tak lagi menjabat, Hasan kerap muncul dalam pemberitaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Baik dalam kapasitas sebagai suami yang hadir mendampingi sang istri. Maupun ketika reses atau melakukan kegiatan sebagai anggota DPR RI.

Pada Pilkada 2018, HATI kembali mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2018-2023. Pasangan petahana itu, ditantang oleh pasangan Abdul Malik Haramain Mohamad Muzayyan (MMC) pada Pilbup yang digelar pada pada 27 Juni 2018.

Dari total suara sah, Paslon Puput Tantriana Sari HA Timbul Prihanjoko (HATI) memperoleh 345.473 suara (54,93%). Sementara paslon Abdul Malik Haramain Mohamad Muzayyan (MMC) hanya mengantongi 254.337 suara (40,44%). Angka itu terpaut cukup jauh, yakni 91.136 (14, 49%).

Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim

Sedangkan Hasan kembali terpilih lagi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Hasan duduk sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan. Nasdem juga mengirim 16 legislator di DPRD Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan April 2019, Hasan Aminuddin tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 7.325.637.536. Asetnya berupa tanah seluas 487 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 30.000.000; tanah seluas 880 m2 di Kab/Kota Probolinggo, Hibah tanpa akta Rp 150.000.000; tanah seluas 325 m2 di Kab / Kota Probolinggo, hibah tanpa akta Rp 75.000.000; dan tanah seluas 1860 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 50.000.000.

Juga ada tanah seluas 1660 m2 di Kab/ Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 50.000.000; tanah seluas 8500 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 150.000.000; tanah seluas 7960 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 150.000.000. Tanah seluas 516 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 25.000.000, tanah seluas 749 m2 di Kab / Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 30.000.000, tanah seluas 550 m2 di Kab/Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 100.000.000, tanah seluas 568 m2 di Kab/ Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 50.000.000, dan tanah seluas 1074 m2/500 m2 di Kab/ Kota Probolinggo, hasil sendiri Rp 1.500.000.000.

Serta ada mobil Nissan Juke Minibus Tahun 2011, hasil sendiri Rp 180.000.000. Harta Bergerak Lainnya Rp 766.036.900, Surat BerhargaRp 2.000.000.000, serta Kas dan Setara Kas Rp 2.019.600.636.

Dengan harta segitu tidak masuk akal, karena menjadi bupati dan DPR RI masing-masing 2 periode. Istrinya saja mencapai 10 miliar rupiah dalam laporannya. Ini kok malah lebih kecil. KPK harus berani menerapkan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), kata Syarful Anam, salah satu pegiat antikorupsi, Minggu (5/9/2021). (Zal)

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU