Optika.id - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN) disabotase oleh pihak pengelola gedung.
Semula konsolidasi ini diadakan di Gedung Pandansari, Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa (10/5/2022) lalu. Namun, sekitar 300 peserta yang mewakili berbagai elemen mahasiswa bersama kelompok petani, nelayan, buruh, akademisi hingga aktivis '98 di Indonesia mewakili 34 provinsi. Konsolidasi itu rencananya berlangsung tiga hari hingga tanggal hari ini (12/5/2022), secara mendadak tidak diizinkan menggunakan gedung meskipun sudah membayar sewa.
Baca Juga: Problematika Pemilu, Pasangan 02 Bisa Diskualifikasi?
Ketua Panitia Pelaksana KNRI, Ketua Panitia Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto atau Adit mengatakan, sebelum acara pihaknya sudah meminta izin ke Polsek, Polres, dan Polda terkait, tapi saat hari pelaksanaan tiba-tiba dilarang menggunakan gedung.
"Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua. Tetapi di hari pelaksanaan saat peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang," ujarnya seperti dilansir RMOL, Rabu (11/5/2022).
Peserta tak surut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan di lorong-lorong penginapan peserta dengan suasana heroik. Agenda tetap berjalan meski tidak di dalam ruangan seperti yang direncanakan.
Adit mengatakan sampai Rabu (11/5/2022) petang, para peserta masih belum diperbolehkan untuk menggunakan Gedung Pandan Sari.
Sementara itu, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang kemarin juga ikut hadir dalam konsolidasi mengatakan, pengelola gedung ditekan oleh orang penting sehingga peserta dilarang masuk ke aula pertemuan.
"Panitia dan mahasiswa menginfokan tekanan dialami pengelola gedung (Pandansari) yang katanya dari orang penting yang tidak mau disebutkan namanya," ujar Ubedillah.
Akademisi UNJ ini menyampaikan bahwa reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati.
"Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan di tengah rakyat sedang sengsara dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati," tegas akademisi yang empat bulan lalu melaporkan dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian uang keluarga Istana ke KPK ini.
Ubedilah kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut.
"Korupsi milyaran rupiah telah terjadi di tengah kesengsaraan rakyat antara lain korupsi bantuan sosial. Kerja sama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar di tengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi," katanya.
"Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang menjadi bagian utama oligarki. Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN," imbuhnya.
Kebijakan strategis pemerintah, lanjutnya, berubah hanya dalam hitungan hari karena tekanan oligarki.
Baca Juga: Bivitri Susanti: Masyarakat Mulai Sadar, Pemilu 2024 Banyak Kecurangan
Itu semua adalah diantara fakta yang tidak bisa dibantah bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah," papar Ubedilah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, konsolidasi nasional tersebut tetap berlangsung di luar gedung dengan memanfaatkan lapangan dan lorong-lorong gedung.
Sementara, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam penyampaian pandangannya mengemukakan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, diantaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi.
"Saya melihat cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat," ujar Bivitri.
Akademisi dan Ekonom Anthony Budiawan dalam tanggapannya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
"APBN kita defisit Rp 1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp 2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain," tegas Anthony Budiawan.
Diketahui, konsolidasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis '98.
Baca Juga: Dokumenter Dirty Vote dan Politik Gentong Babi
Sejumlah akademisi yang hadir di lokasi konsolidasi di antaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir melalui online.
Acara konsolidasi nasional ini akan berlangsung selama tiga hari hingga tanggal 12 Mei 2022. Tanggal 11 Mei adalah agenda sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi.
Sementara tanggal 12 Mei 2022 adalah pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional tersebut dihadapan media dan publik secara luas.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
