Optika.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tidak menentu. Data tersebut didapatkan dari Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter International atau International Monetary Fund (IMF).
Menurut keterangan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain yang tertekan perekonomiannya. Sehingga Indonesia bukan termasuk dari 60 negara tersebut.
Baca Juga: Tabungan Kaum Mendang-Mending Sebabkan Perekonomian Kian Loyo, Kenapa?
Akan tetapi, dia mengingatkan agar Indonesia perlu berhati-hati terhadap kondisi global yang belum menentuk terkait dengan adanya tekanan global. Namun, di sisi lain Febrio juga bersyukur sebab Indonesia berada dalam posisi stabil dan aman dari sisi perekonomiannya.
"Ini kita harus hati-hati, jangan pula kita gegabah, artinya kondisi perekonomian kita saat ini terlihat sangat baik dibandingkan negara lain. Kita syukuri, dan tentunya kita harus waspada," ujar Febrio kepada awak media di komplek parlemen, Rabu (15/6/2022).
Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk meredam ketidakpastian ekonomi. Misalnya, beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran energy sekitar Rp350 triliun untuk menambah subsidi dan kompensasi akibat imbas naiknya harga minyak dunia.
"Itu keputusan yang sangat strategis. Kalau tidak kita lakukan itukan inflasi berarti naik," tuturnya.
Baca Juga: Bapanas Bangga Inflasi Indonesia Tetap Terkendali
Menurut Febrio, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah maka Inflasi dalam negeri berpotensi meningkat. Di sisi lain, kebijakan tersebut nyatanya berdampak positif sebab data beli masyarakat terjaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun inflasi saat ini masih berada di 3,5%. Hal ini dapat dikatakan terkendali sebab banyak negara yang inflasinya 10-20n hal tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial yang biayanya tidak murah.
Oleh karena itu, menurutnya dalam pengelolaan risiko bukan hanya dalam konteks keuangan negara saja, melainkan juga bagaimana keuangan negara itu digunakan dalam menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga: Sektor Pertanian di Lamongan Jadi Penopang Rendahnya Inflasi
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
