Produk Lokal Terancam Barang Impor, Pemerintah Daerah Harus Lakukan Ini

author Uswatun Hasanah

- Pewarta

Selasa, 21 Jun 2022 20:21 WIB

Produk Lokal Terancam Barang Impor, Pemerintah Daerah Harus Lakukan Ini

i

Produk Lokal Terancam Barang Impor, Pemerintah Daerah Harus Lakukan Ini

Optika.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-Koperasi termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.

APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-katalog lokal maupun toko daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD, ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Kembangkan UMKM, Pemkot Adakan Pelatihan Creator Lab

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.

Kita punya kewajiban 40% APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD, jelas Anas.

LKPP sendiri terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam Katalog Elektronik melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Upayakan Tambah Sejumlah UMKM di Sektor Mamin

Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, di mana kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Progres pemerintah daerah penyelenggara Katalog Elektronik Lokal masih belum sesuai ekspektasi Bapak Presiden, hingga saat ini baru 127 pemda (23,4%) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6%) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke Katalog Elektronik dan Toko daring, pungkasnya.

Baca Juga: Cawapres 02 Janjikan 19 Juta Lapangan Kerja dari UMKM Hingga 5 Juta Green Jobs

Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU