Optika.id - Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dapat maju lagi dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 mendatang, tak berarti barisan relawannya diam saja. Sejumlah organisasi relawan Jokowi akan menggelar musyawarah rakyat (Musra) di seluruh provinsi di Indonesia untuk ikut menentukan presiden selanjutnya.
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan, Musra akan digelar pertama di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 27 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada Maret 2023.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Dijelaskan Panel Barus, Musra merupakan wadah untuk masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan, dan ikut menentukan program-program harapan rakyat ke depan.
Ditambahkan Panel Barus, Musra ini didasari oleh arahan dari Ketua Dewan Pembina, yakni Presiden Jokowi, pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Dalam arahan tersebut, kata dia, Presiden Jokowi menyampaikan banyak hal terkait dengan politik.
"Ada beberapa hal yang menjadi dasar (musra), misalnya ojo kesusu (jangan buru-buru), gali kehendak rakyat, bicara lagi kepada rakyat, dan serap aspirasi rakyat," katanya, Senin (18/7/2022).
Dalam pelaksanaan musra nanti ada syarat jumlah minimum peserta yang terlibat di setiap provinsi. Misalnya, di Sulawesi Tenggara jumlah peserta minimum 3.000 orang dan harus mewakili kabupaten/kota provinsi tersebut.
"Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan di daerah yang lain jumlah pesertanya bisa berubah. Misalnya, di Jawa bisa puluhan ribu orang, tetapi minimal 3.000 orang setiap provinsi," katanya.
Musra nanti, lanjut Panel Barus, akan mengangkat tiga tema, yakni kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat, karakteristik kepemimpinan harapan rakyat, dan ketiga nama-nama capres/cawapres dambaan rakyat.
Serta melibatkan 15 organisasi sukarelawan Jokowi. Yakni Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Almisbat, GK, RKIH, Gapura, Jaman, Bara JP, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, dan RPJB.
Tak Perlu Ragu Deklarasikan 3 Periode
Sebelumnya tanda-tanda dukungan Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode kembali muncul di masyarakat. Yakni ketika ada pesan berantai yang menyebutkan adanya agenda kepala daerah seluruh Indonesia menggelar deklarasi mendukung Jokowi menjabat hingga tiga periode.
Menanggapi kabar ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule justru memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk berani mengambil sikap tegas.
Dengan kata lain, jika memang dukungan dari masyarakat sudah menggelinding dan membesar, maka Jokowi tidak perlu ragu untuk menegaskan bahwa dirinya memang bersedia maju 3 periode.
Apalagi, sudah ada sejumlah partai politik dan menterinya yang terang-terangan mendukung Jokowi untuk melanjutkan masa amanah sebagai presiden.
Jika ada dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, tentu akan mantapkan tekad Presiden Jokowi menjadi presiden 3 periode. Presiden Jokowi semestinya tak perlu ragu lagi dan segera deklarasikan 'Jokowi 3 Periode', ujar Iwan Sumule dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Dengan melakukan deklarasi sesegera mungkin, katanya, maka Jokowi bisa menjaga dukungan yang datang kepadanya. Jika Jokowi terus mengulur ketegasan, maka bukan tidak mungkin mereka yang mendukung juga akan mulai ragu dengan dukungan yang diberikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadi jangan sampai dukungan yang datang menguap begitu saja. Iya nggak sih? tukasnya.
Diketahui, beberapa hari terakhir beredar broadcast message atau pesan berantai yang menyebutkan agenda mobilisasi kepala desa dan bupati untuk deklarasi presiden tiga periode.
Dalam pesan berantai yang diterima Optika.id, Sabtu (16/7/2022), disebutkan acara tersebut akan dilakukan para kades untuk deklarasi dukungan agar Presiden Jokowi melanjutkan pemerintahan hingga tiga periode.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan pesan berantai yang mengatasnamakan lembaganya yang disebutkan menggelar acara di Ancol, Jakarta Utara pada 16-17 Juli 2022 adalah tidak benar.
Humas Apkasi Rudi mengatakan, pihaknya tidak menyelenggarakan acara apapun di hari dan tanggal tersebut.
Bisa dipastikan itu tidak benar, tegas Rudi dalam keterangannya, Minggu (17/7/2022).
Bahkan acara yang disebut akan digelar di Ancol ini diklaim akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya
"Mereka tidak lagi mengatasnamakan Apdesi, tapi kini berganti nama jadi Apkasi: Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia," demikian potongan pesan yang beredar.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Apdesi, Muksalmina menyesalkan pencatutan nama Apdesi.
Dia memastikan agenda tersebut bukan berasal dari Apdesi.
"Kami tidak membuat acara tersebut. Yang membuat acara tersebut adalah lembaga lain, namun selalu membawa-bawa nama Apdesi," kata Muksalmina seperti dilansir rmol, Minggu (17/7/2022).
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
