Optika.id - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi rencana belakangan ini dinilai hanya akan menambah beban rakyat yang belum bisa bangkit dari Pandemi Covid-19.
Adapun rencana yang bakal diterapkan pekan depan ini justru bertolak belakang dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang terkesan jor-joran dengan pembangunan infrastruktur yang ambisius.
Baca Juga: BBM Naik Lagi, Shell Super Rp 15.380 dan Pertamax Rp 14.000
Menanggapi hal tersebut, menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, dirinya menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur untuk kepentingan rakyat saja.
"Mestinya pemerintah berhitung secara matang tentang urgensi megaproyek yang selama ini menjadi jargon keberhasilan. Kalau pembangunan infrastruktur membuat beban rakyat, untuk apa hal tersebut dilakukan?" kata Saiful dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).
Dia menilai jika saat ini beban rakyat sudah terlalu berat akibat pandemi Covid-19. Sehingga, pemerintah diharapkan tidak membebani rakyat dengan kenaikan BBM yang dibutuhkan mereka dalam waktu dekat.
"Lebih baik menggunakan skema kebijakan yang lebih membumi dan dapat secara langsung dirasakan oleh rakyat. Jangan karena ambisi sesaat lalu mengorbankan penderitaan rakyat dengan tetap menggenjot infrastruktur dan pada akhirnya rela menaikkan harga BBM," kritiknya.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Gagal Selamatkan APBN, Harga BBM Naik dan Muncul Pembohongan Publik!
Selain itu, jika kebijakan kenaikan BBM tetap dilakukan, maka pemerintahan Jokowi-Maruf mengingkari janjinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Ini sangat bertolak belakang dengan nawacita yang digembar-gemborkan selama ini, di mana rakyat menjadi tumpuan utama, bukan kepentingan yang dirasakan segelintir orang-orang tertentu," ucap Saiful.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca Juga: Harga BBM Subsidi Resmi Naik per 1 September 2023
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
