Optika.id - Pada acara Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar oleh para relawan Jokowi di Bandung, jawa Barat pada Minggu (28/8/2022) dijadikan momentum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegaskan posisinya di konstitusi. Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi menegaskan jika dia taat konsitusi dan mengikuti kehendak rakyat dalam merespons usulan tiga periode.
"Saya ulangi, saya taat konstitusi dan kehendak rakyat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Musra digelar relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda menampung aspirasi tentang calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Etika Mengirim Undangan Online agar Rapi & Sopan
Akan tetapi, hal tersebut dimaknai lain oleh pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Menurutnya, taat konstitusi ala Jokowi dalam merespons wacana tiga periode tersebut bersayap. Pasalnya, hal tersebut memungkinkan dirinya untuk kembali maju apabila UUD 1945 diamandemen.
"'Taat konstitusi' itu pernyataan 'bersayap'. Satu sisi, taat tak boleh maju lagi untuk ketiga kalinya; sisi yang lainnya, kalau konstitusi diubah boleh maju yang ketiga kalinya, itu juga taat konstitusi," katanya kepada Optika.id, Senin (29/8/2022).
Adi menilai seharusnya Jokowi bersikap tegas dalam menyikapi wacana tiga periode yang selalu digaungkan oleh para pendukungnya. Jokowi seharusnya mendorong agar para relawannya berhenti menggaungkan dengung usulan tersebut. Tak hanya itu, Adi juga menyebut jika wacana tiga periode termasuk wacana basi dan tindakan melawan demokrasi.
"Itu wacana basi dan melawan rakyat, mestinya wacana tiga periode distop. Presiden harus larang relawannya. Tahapan pemilu sudah dimulai, jadwal pemilu serentak sudah disahkan, Presiden tak boleh maju untuk yang ketiga kalinya, mau apalagi?" tuturnya.
Adi pun menyesalkan masih berkembangnya wacana Jokowi tiga periode mengingat kondisi ekonomi masih belum baik. "Orang lagi susah ekonominya, BBM naik, harga juga naik, lapangan kerja sulit, masih saja ada yang usul tiga periode."
Senada dengan Adi, Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie berpendapat bahwa pernyataan taat konstitusi ala Jokowi ialah tindakan plin-plan dan tidak konsisten.
"Saya pikir, Jokowi pemimpin plin-plan dan no consistency atau tak konsisten dengan ucapannya beberapa waktu lalu," ucapnya kepada Optika.id
Baca Juga: Keheranan Partai Golkar Soal Isu yang Muncul, dari Penundaan Pemilu Hingga Amandemen UUD 1945
Sebagai informasi, pada medio 2021, Jokowi sempat mengecam dengan tegas wacana tiga periode yang muncul di kalangan rakyat. Menurutnya, usulan itu tidak ubahnya ingin menampar mukanya, ingin mencari muka, dan mau menjerumuskannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jerry mengatakan jika sebaiknya Jokowi tidak tergoda dengan rayuan kursi kuasa tiga periode lantaran bisa merusak demokrasi dan warisan pemerintahan bisa tersalurkan secara estafet kepada pemimpin berikutnya. Ironisnya, pernyataan yang kerap kali berubah-ubah membuat Jokowi bak terpengaruh hasutan relawannya.
"Di hati berkata lain, tapi mulutnya berkata lain. Jadi, dia harus tegas dan disiplin. Kalau dia setuju (tiga periode), dia melawan PDIP yang tegas menolak, seakan-akan dia lari dari komitmen partai," paparnya.
Jerry mengingatkan, rata-rata masa bakti kepemimpinan di negara demokrasi lainnya hanya dua periode. Dicontohkannya dengan Meksiko, India, dan Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Para Elite Politik yang Meresahkan
"Menurut saya, tak perlu mengungkit masa jabatan tiga periode. Ada rencana Jokowi jadi cawapres Prabowo? Jadi, tak usah lagi membicarakan soal tiga periode, nanti merusak pemerintahannya sendiri," tutur Jerry.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
