Optika.id - Reaksi keras seperti yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Bahkan, partai berlambang bintang rahmat ini memerintahkan kader dan simpatisan untuk ikut turun ke jalan bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Hal itu dikatakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia mengatakan, partainya mengizinkan anggotanya di tingkat DPR hingga DPRD untuk ikut berdemo menolak kenaikan BBM.
Baca Juga: Demokrat Resmi Nyatakan Dukungan untuk Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
DPP Demokrat, khususnya Bappilu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan dan tindakan, tegas Kamhar dalam rilisnya, dikutip dari Tempo.co, Kamis (8/9/2022).
Kamhar menyebut, instruksi itu sudah disampaikan sejak minggu kedua Agustus lalu. Dia menyatakan, mereka memberi kebebasan anggotanya 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota untuk ikut turun aksi penolakan kenaikan BBM.
Namun demikian, DPP Partai Demokrat berpesan agar para anggota tak perlu terlalu berlebihan dramatis. Dia pun menyindir sikap elit PDIP yang sempat menangis hingga melakukan walk out saat sidang Paripurna DPR pengesahan kenaikan BBM di era Presiden SBY.
Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumen kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY, paparnya.
Kamhar menyatakan, semua anggota Partai Demokrat sebaiknya mengajak semua pihak untuk melakukan aksi perusakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut.
Baca Juga: Berikut Nama-nama yang Akan Diusung Demokrat di Pilkada Serentak 2024!
Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai lain untuk turun ke jalan dalam aksi damai, tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Kamhar, Demokrat menolak alasan pemerintah, kenaikan harga BBM untuk meringankaan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bisa menggunakan cara lain untuk mengurangi beban APBN, misalnya dengan meninjau ulang proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
"Pemerintah seharusnya bisa merelokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk menekan tingkat kebocoran APBN. Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban rakyat, terangnya.
Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN dalam langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif dan tak punya hati, tutupnya.
Baca Juga: Obral Kursi Menteri Untuk AHY dan Demokrat yang Pikun Konflik Agraria
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
