Optika.id-Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong adanya percepatan penyesuaian upah minimum kota (UMK) pasca-naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony di Surabaya, mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.
Baca Juga: Cuaca Surabaya 28 November: Panas Terik, Hujan Ringan, dan Potensi Petir di Malam Hari
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian UMK yang biasanya dilakukan setiap bulan Desember," kata Thony, Senin (12/9/2022).
Menurut dia, yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim dengan melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK.
Legislator Partai Gerindra ini menilai, bahwa operasi pasar yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.
"Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah. Lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga Surabaya," kata dia.
Ketika kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali, lanjut dia, maka yang harus dilakukan Pemkot Surabaya segera membahas terhadap dampaknya, baik itu multi effect yaitu harga barang naik, dan multi player effect yang membuat mata rantai usaha terpukul.
"Selama ini, kita terjebak dalam sebuah logika ketika BBM naik maka beban perusahaan akan bertambah berat," kata dia.
Padahal, lanjut dia, perusahaan itu hanya mengantarkan pada satu putaran siklus mata rantai. Sedangkan hasil produksi harus terjual yang keuntungannya untuk kelangsungan produksi selanjutnya.
Baca Juga: Banjir Parah di Greges Timur, Warga Desak Penanganan Cepat
Menurut Thony, sekarang tinggal keberanian dari pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk renegosiasi lebih dini terhadap besaran pengupahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Untuk menyikapi situasi sekarang ini dimajukan saja, dalam rangka menyelesaikan kegelisahan masyarakat dan aksi yang terjadi dimana mana," ujar dia.
Selain itu, kata dia, upaya pemerintah mendongkrak daya beli masyarakat melalui instrumen kebijakan dengan menaikkan upah, perlu melibatkan peran perbankan. "Mereka ini berperan membantu pasokan dana talangan, atau injeksi permodalan para perusahaan yang membutuhkan," kata Thony.
Sedangkan masyarakat dihimbau untuk bisa mengatur pola konsumsi dengan cara menahan dulu pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, melainkan mengutamakan kebutuhan primer dulu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, salah satu cara yang dilakukan pemkot untuk meningkatkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat adalah dengan membuat program padat karya.
Baca Juga: Haedar Nashir Hadiri Milad Seabad RS PKU Muhammadiyah Surabaya
"Dimana dalam program ini, aset milik pemkot yang ada di setiap wilayah digunakan masyarakat untuk usaha mulai dari usaha kafe, laundry, cuci mobil, budidaya maggot, perikanan, pertanian hingga peternakan," kata dia.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
