Optika.id-Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengemukakan anggaran bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di daerah itu mencapai Rp8,9 miliar.
"Anggaran bansos dampak kenaikan harga BBM tersebut, disepakati dalam APBD Perubahan 2022 yang disahkan beberapa waktu lalu. APBD-P yang disahkan itu sebesar Rp10,6 triliun atau bertambah Rp200 miliar dari APBD sebelumnya sebesar Rp10,4 triliun," Reni Astuti di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/9/2022).
Baca Juga: Banjir Parah di Greges Timur, Warga Desak Penanganan Cepat
Menurut dia, tambahan kekuatan APBD Surabaya tersebut, di antaranya untuk menyentuh dampak sosial ekonomi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.
Terkait dengan adanya dampak kenaikan harga BBM, APBD-P memberikan anggaran sekitar Rp8,9 miliar yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak.
Reni menjelaskan kelompok penerima bansos akibat kenaikan harga BBM tersebut, di antaranya pengemudi ojek daring dan nelayan. "Kami sudah konfirmasi ke Dinas Sosial, dan mereka menyampaikan sudah mempunyai data para penerima bantuan tersebut," ujar dia.
Dia menambahkan DPRD Surabaya mendorong agar bantuan tersebut segera direalisasikan. "Paling tidak bulan depan sudah bisa dicairkan," kata Reni.
Lebih lanjut, Reni mengatakan selain plot anggaran untuk bantuan sosial dampak kenaikan harga BBM, APBD-P 2022 juga untuk menambah kuota beasiswa Pemuda Tangguh, baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun SMA/SMK. "Kuota penerima beasiswa Pemuda Tangguh ditambah 1.000 orang," ujarnya.
Baca Juga: Haedar Nashir Hadiri Milad Seabad RS PKU Muhammadiyah Surabaya
Selain itu, anggaran APBD-P juga menyentuh penyediaan sarana dan prasarana Kader Surabaya Hebat (KSH) sebesar Rp13 miliar dan Bunda PAUD senilai Rp5,8 miliar. "Pengadaan sarana dan prasarana ini kami dorong supaya bisa memberdayakan UMKM," ujar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akselerasi proyek infrastruktur juga tidak lepas dari perhatian Reni. Pihaknya juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu tiga bulan.
Tentunya, lanjut dia, hal ini juga harus diperhatikan oleh Pemkot Surabaya, karena serapan pendapatan hingga bulan lalu masih sekitar 50 persen. "Pendapatan kami dorong supaya tinggi sampai Desember nanti," kata dia.
Baca Juga: Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji Akan Melawan Kotak Kosong?
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
