Mahfud MD Sebut Politik Uang Masih Ada di Pemilu 2024

author Uswatun Hasanah

- Pewarta

Rabu, 19 Okt 2022 21:51 WIB

Mahfud MD Sebut Politik Uang Masih Ada di Pemilu 2024

i

ilustrasi-politik-uang

Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meyakini bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dirinya merasa ragu jika Pemilu tersebut akan terselenggara dengan substantive.

Tak hanya itu, dirinya juga memprediksi bahwa Pemilu 2024 mendatang bakal banyak pejabat yang dipilih oleh rakyat yang bisa dibujuk dengan uang.

Baca Juga: Mahfud MD: Publik Sedang Tunggu Kejelasan Pemberhentian Dekan FK Unair

"Kalau itu iya bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang," kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung di RGTV Channel ID, Rabu (19/10/2022).

Politik uang dalam Pemilu 2024 nanti diprediksi oleh Mahfud MD sangat sulit untuk dihindari. Dia pun menjelaskan alasannya dengan mengutip pernyataan Boediono saat dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Saat itu, Boediono menjelaskan bahwa Pemilu yang substantive sangat susah dilaksanakan di Indonesia sebab pendapatan per kapita rakyatnya masih kecil dan tidak sesuai.

Sebagai informasi, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat mengklaim akan meninjau kembali sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Mahfud MD: Hak Angket DPR Bisa Makzulkan Jokowi Seperti Soeharto

Demokrasi di Indonesia saat ini menurut penilaian Djarot saat ini sedang mengarah ke sistem demokrasi liberal yang individualistic. Apalagi, dengan sistem proporsional terbuka di Pemilu selama ini menimbulkan biaya politik yang mahal dan membebebani keuangan negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Djarot pun yakin jika untuk menekan biaya dalam pemilu adalah melalui sistem proporsional tertutup. Di sisi lain, praktik jual beli suara dalam pemilu diklaim bakal minim dan turun. Sebab, pemegang keputusan nantinya akan berada di tangan tiap partai politik.

"Dengan itu maka tidak ada lagi pertarungan antarcalon, mereka yang sekarang ngurusin partai luar biasa, berkorban luar biasa kemudian pada saat pencalonan itu kalah sama orang baru yamg membawa duit karena amplopnya lebih tebal, ini tidak fair," kata Djarot.

Baca Juga: Bawaslu Depok Hentikan Kasus Politik Uang Caleg Gerindra

Reporter: Uswatun Hasanah

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU