Optika.id - Menjelang perhelatan politik besar pada Pemilu 2024 mendatang, Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita memperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul, khususnya berkaitan dengan politik identitas.
Menurut perempuan yang karib disapa Mita ini, politik identitas dalam Pemilu 2024 cenderung menimbulkan sentimen negatif yang kontra produktif terhadap proses Pemilu 2024.
Baca Juga: Pakar: Risma Populer di Jatim, Tapi Khofifah Punya Elektabilitas Tinggi
"Seperti politik identitas yang cenderung membawa sentimen-sentimen negatif, yang akan memecah anak bangsa. Karena itu lah JPPR mempersiapkan kebutuhan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024, seperti diadakannya webinar ini, jelas Mita, Minggu (30/10/2022).
Mita menjelaskan, selain itu perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai kawah candradimuka bagi generasi muda sehingga perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam menyikapi politik identitas yang sangat sensitif. Hal tersebut dilakukan sebagai tujuan agar generasi muda ini tidak gampang tersulut dan tetap kondusif, rasional dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.
Dalam webinar tersebut, Masykurudin Hafidz sebagai narasumber pertama membeberkan alasan mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam pemilu. Menurutnya, alasan yang paling mendasar yakni karena uang. Uang yang digunakan dalam pembiayaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut merupakan uang rakyat.
Anak muda mesti bisa membedakan politik identitas dan politisasi identitas. Politik identitas boleh-boleh saja, karena secerdas-cerdasnya orang, ketika memilih di TPS itu karena latar belakangnya. Misal, orang Muhammadiyah memilih calon dari Muhammadiyah, orang NU memilih calon dari NU," ujar pria yang akrab disapa Cak Maskur ini.
Baca Juga: AMIN Datang Agenda Pengesahan Prabowo-Gibran, Pengamat: Itu Jadi Teladan
Dia pun menegaskan larangan yang haram dalam pemilu dan anak muda ini yakni politik identitas dan SARA seperti yang ditentukan dalam pasal larangan kampanye yang arahnya negatif. Misalnya, adu domba paslon atau pendukungnya, menghina, dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa harus masuk pada level penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jika kita tahu mengenai hal yang dilarang disebar, maka kita wajib menghentikan informasi di diri kita sendiri, imbuhnya.
Beberapa narasumber lain yang juga di acara JPPR itu antara lain: LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta Novianto, Rektor UMJ Mamun Murod Al-Barbasy dan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur Amiq Fikriyati.
Baca Juga: Pengamat: Prabowo Masih Punya Asa Gandeng PDIP di Pemerintahan
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
