Optika.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merasa was-was dengan potensi kerusuhan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 nanti. Pasalnya, ada ratusan daerah yang menggelar Pilkada bersama-sama dan dikhawatirkan pihak kepolisian kesulitan dalam memobilisasi personelnya dalam melakukan pengamanan dari satu daerah ke daerah yang lain.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyebut jika rasa khawatir itu berkaca dari pengalaman sebelumnya yang diketahui kerusuhan lebih sering terjadi saat Pilkada, bukan saat Pemilu.
Baca Juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
"Pembakaran TPS paling banyak terjadi di Pilkada, bukan di Pemilu," kata Bagja dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Tak ayal, pihaknya tetap khawatir terhadap potensi kerusuhan yang terjadi kala Pilkada digelar secara serentak tahun 2024. Apalagi, PIlkada 2024 diikuti oleh 271 daerah sekaligus di seluruh Indonesia.
"Pilkada tidak boleh dipandang sebelah mata karena Pilkada akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya satu," ujar Bagja.
Adapun pelaksanaan Pilkada secara serentak di ratusan daerah tersebut juga dinilai akan membuat polisi sedikit mengalami kesulitan untuk mengerahkan pasukannya ke daerah yang mengalami kerusuhan. Hal tersebut dikarenakan setiap polisi di tiap kesatuan yang berbeda akan fokus untuk mengamankan jalannya kontestasi politik di wilayahnya masing-masing.
Baca Juga: KPU Amati Putusan MK dan Akan Konsultasi dengan DPR RI
"Misalnya dulu Pilkada Makassar ribut karena calon tunggal, ribut dimana-mana. Datang perbantuan personel dari Polres Goa dan Polres sekitarnya untuk Kota Makassar. Sekarang (Pilkada 2024) tidak bisa karena masing-masing polres harus jaga wilayah masing-masing," tutur Bagja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati demikian, Bagja mengaku jika pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan penjelasan dari Polri terkait dengan rencana pengamanan Pilkada 2024. Sejauh ini, koordinasi pengamanan baru dilakukan antara KPU daerah dengan Polres di daerah masing-masing.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca Juga: KPU Diimbau Laksanakan Putusan MK Guna Menjaga Demokrasi!
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
