Optika.id - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan, kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Maka lakukan politik-politik gagasan, lanjut Jokowi, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan.
Bangsa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari," ujarnya.
Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia. Kepala negara tersebut meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sejuk.
Sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter hangat sedikit, syukur bisa adem, kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara, seperti krisis pangan, energi, dan finansial. Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem, ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuturkan, sudah terdapat 14 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Sebanyak 28 negara lainnya sudah mengantre untuk menjadi pasien IMF.
Diperkirakan sampai angka 66 (negara). Jadi itu tak mendapatkan bantuan semuanya. Tak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF dan Bank Dunia punya keterbatasan, kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya
Penulis: Firman Fachrudy
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
