Optika.id-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajarannya di lingkungan pemerintah kota setempat agar mulai menyiapkan manajemen risiko sebelum menjalankan program dan kegiatan kerja pada tahun 2023.
"Seorang pemimpin harus tahu terhadap manajemen risiko dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Risiko yang diikuti Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah di Graha Sawunggaling, Surabaya, Senin (28/11/2022).
Baca Juga: Banjir Parah di Greges Timur, Warga Desak Penanganan Cepat
Menurut dia, manajemen risiko ini harus dilakukan dan dipetakan sejak awal perencanaan sebelum anggaran dijalankan.
"Contohnya seperti akan memasang U-ditch saluran di kampung, itu juga harus dihitung manajemen risikonya. Misal, ketika sudah digali tiba-tiba U-ditch habis, tiba-tiba U-ditch tidak terkirim, terus bagaimana? Inilah yang harus dihitung betul manajemen risikonya seperti apa," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Sama halnya dalam penyelesaian stunting, Cak Eri menyebutkan harus ada yang memastikan bayi tersebut mendapatkan bantuan makanan dengan asupan protein bergizi. Ketika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyiapkan makanan, harus dapat dipastikan jika masakannya mengandung protein bergizi.
"Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing pimpinan," ujar Cak Eri.
Apalagi, pada tahun 2023, anggaran pemkot sebesar Rp3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, Cak Eri meminta agar manajemen risikonya harus jelas dan pasti. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya meminta kepala PD, Camat dan Lurah agar mempelajari manajemen risiko dengan jelas.
"Sehingga, teman-teman gunakan sebesar-besarnya peluang ini, pelajari manajemen risiko untuk bertanya langsung kepada ahlinya," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Baca Juga: Haedar Nashir Hadiri Milad Seabad RS PKU Muhammadiyah Surabaya
Di lain hal, Cak Eri juga berharap kepada jajarannya agar pada saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023, tidak segan untuk meminta pendampingan Inspektorat Surabaya, termasuk juga meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi Perangkat Daerah (PD) yang memiliki risiko berat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Sehingga, sebelum ada kejadian, kami sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian, ketika ada permasalahan-permasalahan dapat dilewati dan menjadikan pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh Kota Surabaya," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan menjelaskan sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko ini dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Surabaya untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023.
Baca Juga: Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji Akan Melawan Kotak Kosong?
"Diharapkan setelah mengikuti acara sosialisasi ini seluruh perangkat daerah akan memahami bagaimana penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah," kata Ikhsan.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
