Optika.id - Bambang Soesatyo Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI mengatakan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diwacanakan kembali setelah melihat hasil survei kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dengan hasil 73,2 persen versi Poltracking Indonesia.
Dia mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
"Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?" kata Bamsoet sapaan akrabnya kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).
Bamsoet menjelaskan tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan UU Pemilu. Ia mengatakan Pemilu 2024 akan terselenggara, kecuali ada faktor alam ataupun non-alam, perang, dan lain-lain yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijalankan seluruhnya atau sebagian.
Anggota Partai Golkar itu mengatakan hanya membuka wacana publik. Menurut Bamsoet, Pendapatnya tidak perlu ditanggapi dengan kemarahan yang berlebihan. "Yang pasti, konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden lima tahun, maksimal dua periode," ucapnya.
Bamsoet berpendapat perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945 juga bukan perkara mudah. Ia menegaskan amendemen UUD harus disertai alasan yang jelas dan dengan kajian akademis yang jelas pula.
"Syarat pentingnya adalah harus didukung sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR yang berjumlah 711 dari sembilan fraksi di DPR dan 136 anggota DPD serta untuk mencapai kuorum harus dihadiri oleh dua pertiga anggota MPR. Jadi tidak mudah," tegasnya.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Ia pun mengatakan saat ini MPR sudah setuju tidak melakukan amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Bamsoet sempat menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat menanggapi hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12/2022). Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 73,2 persen
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang terbaru, Jokowi kini menegaskan tanggal Pemilu 2024 tetap pada 14 Februari 2024. Jokowi meminta tidak ada spekulasi tentang penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden 3 periode.
Baca Juga: Cawe-cawe Pilpres, Usulan Angket Harusnya Ditujukan ke Jokowi
Reporter: Ibnu Haritsah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
