Optika.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menolak dengan tegas terkait rencana pemerintah dalam menggelontorkan subsisi bagi pembelian motor dan mobil listrik pada tahun depan. Menurutnya, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
Baca Juga: Penerimaan Tenaga Ahli AKD di Lingkungan DPR RI TA 2024
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
Rencana subsidi pembelian motor listrik dianggap Mulyanto sebagai paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menangah ke atas terkesan jor-joran. Sedangkan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan bahkan dihapuskan.
Atas hal tersebut, dia mengecam sikap ketidakadilan pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi, apalagi subsidi Pereda perih. Sedangkan kepada masyarakat yang mampu, ujar Mulyanto, pemerintah dengan gampangnya menggelontorkan subsidi senilai triliunan rupiah, sementara masyarakat kecil anggaran subsidinya malah ditahan-tahan.
"Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya," ucapnya.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas, ICW: Pukulan bagi Publik dan Pemberantasan Korupsi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulyanto memberi contoh, terkait dengan subsidi BBM, pemerintah malah terkesan berat membantu masyarakat kecil yang lebih membutuhkan. Menurutnya subsidi BBM selalu menjadi permasalahan padahal, harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel,"ujarnya.
Baca Juga: MK Ingatkan Pembuat Undang-Undang Jangan Sering Ubah Syarat Usia Pejabat
Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut, pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mulyanto jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Padahal sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya.
Editor : Pahlevi
