Optika.id - Presiden RI Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Yakni dengan cara mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan sumber daya alam dalam negeri.
"Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan," ujar Presiden dalam keterangan pers tentang kebijakan menghentikan ekspor biji bauksit, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Presiden Jokowi juga meminta kepada jajaran kementerian dan lembaga tidak ragu dan bimbang dengan kebijakan penghentian ekspor biji bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023.
Jangan ragu-ragu, saya sampaikan kepada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin, ujar Presiden.
Jokowi juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman menghentikan ekspor nikel sebelumnya, akan ada penurunan ekspor di awal tahun pemberlakuan penghentian ekspor biji bauksit. Namun pada tahun kedua, ketiga dan keempat akan terjadi lompatan yang sangat signifikan.
Pengalaman kita di nikel seperti itu, kata Jokowi.
Selanjutnya, dengan langkah yang sudah dibuat tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ungkap Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah sejak 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel.
"Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 juga dolar AS pada akhir tahun 2014, melonjak meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 juta dolar AS pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat," kata Presiden.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Jokowi memperkirakan pada 2022 nilai nikel akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar dolar AS.
"Ini baru satu komoditi saja, oleh sebab itu keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain," ungkap Presiden.
Kemudian menurut Presiden Jokowi dari industrialisasi bauksit di dalam negeri,diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.
"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tegas Presiden Jokowi.
Editor : Pahlevi
