Optika.id - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkurang dari 10,41 persen pada Maret 2021 menjadi 9,39 persen pada Maret 2022. Persentase ini lebih baik daripada persentase nasional dan Jawa Timur.
Baca Juga: Kiai di Jember Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Santriwati di Bawah Umur
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Jember berjumlah 232.730 jiwa. Sementara di tingkat Jawa Timur, penduduk miskin tercatat 4,18 juta atau 10.38 persen dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin secara nasional mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen.
Garis kemiskinan di Jember adalah Rp400.961 per kapita per bulan dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,08, dan indeks keparahan kemiskinan 0,22. Ada penurunan indeks kedalaman kemiskinan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,58. Indeks keparahan kemiskinan pun menurun, setelah tercatat 0.40 pada tahun sebelumnya.
Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Baca Juga: Sampai Saat Ini, Gedung Pemerintahan dan Mall di Jember Tidak Ramah Difabel
Penghitungan kemiskinan pada dasarnya dapat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Namun, di negara berkembang seperti di Indonesia, pencatatan pendapatan tidak semudah di negara maju yang mampu melaporkan catatan pendapatan penduduknya dengan baik, kata Kepala BPS Jember, Tri Erwandi dalam paparannya, ditulis Rabu (28/12/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Erwandi, hasil survei PBB Tahun 2004-2005, dalam publikasiUN Handbook on Poverty Statistics: Concepts, Methods and Policy Use, dari 84 negara, 58 persennya menggunakan pendekatan pengeluaran di antaranya: India, Bangladesh, Armenia, dan Kamboja. Mengacu pada survei yang dilakukan PBB, pencatatan data pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi atau daya beli sebuah rumah tangga.
Baca Juga: Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak Sudah Menurun di Jatim
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Ayub Junaidi mengapresiasi capaian tersebut. Saya bangga jumlah warga miskin turun dan angka inflasi terjaga. Sekarang tinggal bagaimana koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali, katanya.
Menurut Ayub, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah stimulus pembangunan daerah untuk mengungkit perekonomian. "APBD 2023 sudah disahkan lebih awal. Maka ini harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menggelar proses lelang, dan pembangunan sudah bisa dilaksanakan sejak Januari 2023. Dengan begitu tidak ada lagi proyek yang mbendol mburi (dikerjakan terburu-buru pada akhir tahun)," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
