Optika.id - Kader senior PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan partainya tetap mendukung sistem proporsional tertutup untuk kembali diterapkan pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Hendrawan mengatakan sejumlah alasan pihaknya ingin Kembali ke sistem pemungutan suara yang pernah diberlakukan sepanjang rezim Orde Baru tersebut.
"PDI Perjuangan selalu berada di garis proporsional tertutup karena alasannya UUD 1945 Pasal 22E ayat (3)...Argumentasinya kuat. Didukung oleh beberapa alasan. Titik tolak pertama adalah konstitusi. Pasal 22E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945," kata Hendrawan, Jumat (30/12/2022).
Pasal 22E ayat (3) berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."
Selain itu, Hendrawan menyebut sistem proporsional tertutup juga bisa menekan biaya politik yang tinggi dalam setiap pemilu. Menurutnya, selama ini para caleg melakukan berbagai cara agar terpilih.
"Biaya politik tinggi karena ada mentalitas yang individualistik, liberalistik, dan materialistik. Isitilahnya kalau orang per orang itu yang maju, akan melakukan berbagai cara agar terpilih. Cara yang paling dominan adalah menggunakan alat peraga kampanye yang disebut uang. Money politics semarak di mana-mana," jelas Hendrawan.
Hendrawan mengatakan sistem proporsional tertutup juga memicu persaingan tidak sehat, baik caleg antarpartai maupun sesama partai. Ia menyebut sistem tersebut berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
"Bersaing dengan orang yang sama di partainya. Jeruk makan jeruk istilahnya sekarang. Jadi semua adalah musuh semua. Ideologi seperti ini akan berbahaya karena menimbulkan ketegangan sosial yang tidak sehat," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi untuk kepentingan ideologi kebersamaan gotong royong dan juga untuk menempatkan parpol dalam posisi sebagaimana seharusnya dalam konstitusi, maka kembali ke proporsional tertutup," kata Hendrawan menambahkan.
Selain itu, Hendrawan menyebut sistem proporsional tertutup juga bisa menekan biaya politik yang tinggi dalam setiap pemilu. Menurutnya, selama ini para caleg melakukan berbagai cara agar terpilih.
"Biaya politik tinggi karena ada mentalitas yang individualistik, liberalistik, dan materialistik. Isitilahnya kalau orang per orang itu yang maju, akan melakukan berbagai cara agar terpilih. Cara yang paling dominan adalah menggunakan alat peraga kampanye yang disebut uang. Money politics semarak di mana-mana," jelas Hendrawan.
Baca Juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Hendrawan mengatakan sistem proporsional tertutup juga memicu persaingan tidak sehat, baik caleg antarpartai maupun sesama partai. Ia menyebut sistem tersebut berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat.
"Bersaing dengan orang yang sama di partainya. Jeruk makan jeruk istilahnya sekarang. Jadi semua adalah musuh semua. Ideologi seperti ini akan berbahaya karena menimbulkan ketegangan sosial yang tidak sehat," ujarnya.
"Jadi untuk kepentingan ideologi kebersamaan gotong royong dan juga untuk menempatkan parpol dalam posisi sebagaimana seharusnya dalam konstitusi, maka kembali ke proporsional tertutup," kata Hendrawan menambahkan.
Editor : Pahlevi
