Catatan Akhir Tahun dari MIPI Penuh Konflik Laten, Buruknya Tata Kelola Pemerintah

Optika.id - Akhir tahun 2022 ditutup dengan catatan Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) tentang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. salah satu catatan dari MIPI yakni Indonesia dipandang masih terperangkan dalam kecenderungan buruknya tata kelola pemerintah atau bad governance.

Baca Juga: Ratusan Orang Gelar Demo di Kantor Kemendagri, Desak Tito Copot Pj Bupati Musi Banyuasin

Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sediktnya terdapat 457 kepala daerah hasil Pilkada langsung yang melakukan korupsi serta menyalahgunakan dana APBD yang juga dijadikan bancakan oleh anggota DPRD secara berjamaan.

Para penyelenggara negara dan pemerintahan bahkan terperangkap dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan kita sebagai akademisi adalah apa yang salah dengan demokrasi kita? Apa yang salah dengan Pemilu dan pemerintahan Indonesia saat ini? Ini untuk perbaikan tentunya bukan hanya untuk didiskusikan, ujar Wakil Ketua II MIPI yang juga Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam Webinar Bincang Akhir Tahun bertema Refleksi dan Prediksi Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, Jumat (30/12/2022).

Secara teoritis, Siti Zuhro menjelaskan sistem demokrasi yang telah menghasilkan para anggota parlemen pilihan rakyat dan para kepala pemerintahan produk Pilkada langsung semestinya berpihak pada rakyat dan berdampak positif pada meningkatnya kualitas kinerja serta akuntabilitas pemerintah hasil Pemilu.

Akan tetapi, disayangkan bahwa hal tersebut berbeda dengan praktik yang ada di lapangan. Indonesia di era reformasi malah terjerat dan terperangkap ke dalam buruknya tata kelola pemerintahan karena tidak ada kepemimpinan, minimnya tanggung jawab politik dan lemahnya manajerial para pejabat publik produk Pemilu.

Konflik Laten Sepanjang Tahun 2022

Senada, Dewan Pakar MIPI sekaligus Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin menyoroti proses dan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipaksakan, pemekaran daerah Papua dengan dalih pembangunan, hingga pembangunan jalan tol dan perbaikan infrastruktur lainnya.

Baca Juga: Perbaikan DPT Pemilu 2024 Dapat Dukungan Kemendagri

Dari berbagai kondisi tersebut, ia mengkritisi terkait pembentukan kebijakan yang berjalan begitu cepat. Di antara kaleidoskop yang ada di tahun 2022, kita melihat ada proses-proses pengambilan kebijakan yang begitu cepat, tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MIPI yang merupakan Dosen Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengungkapkan sepanjang tahun 2022 masih terjadi konflik laten dalam pemerintahan yang terjadi secara berulang-ulang yaitu terkait konflik feodalisme Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta.

Dirinya mendesak untuk adanya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian konflik dua keraton tersebut sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta membangun kepercayaan publik.

Adapun Asisten Khusus Kepala BIN Bidang Komunikasi dan Propaganda Wawan Purwanto juga turut memberikan catatannya. Dia menyebut beberapa tren yang mungkin terjadi seperti adanya ketegangan geopolitik dunia yang menimbulkan terjadinya krisis global.

Baca Juga: Wakil Bupati Alor Meninggal Dunia, Kemendagri Ucapkan Belasungkawa

Hal itu dikarenakan terjadinya kenaikan harga minyak, resesi yang melanda Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS), rivalitas Tiongkok dan AS, Indonesia yang memasuki tahun politik 2023-2024, hingga tren sosial media yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal.

Beragam eskalasi konflik pada tingkat global tentunya menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut juga menyebabkan menjadi sulit untuk melakukan prediksi ekonomi ke depan. Sehingga ekonomi dunia berada dalam situasi yang serba tidak pasti, ucap Wawan.

Dia menegaskan, dengan berfokus pada kesadaran risiko yang terjadi pada masa depan akan memberikan satu deteksi dini. Sehingga diharapkan ke depannya dapat melakukan mitigasi risiko berbagai potensi kerawanan yang terjadi.

Editor : Pahlevi