Optika.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan PDIP untuk tidak terlalu ngotot memaksakan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Kekurangan Stok Pemimpin untuk Pilkada Jawa Tengah
Nurul mengatakan sistem proporsional terbuka saat ini memberi pendidikan politik kepada rakyat. Menurutnya, rakyat bisa memilih calon anggota legislatif yang mereka kehendaki.
"Masak kita delapan fraksi kalah dengan satu fraksi? Ayo, Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto), jangan terlalu keras. Kita harus mengutamakan mengusung suara rakyat lah," kata Nurul dalam diskusi daring, Rabu (4/1/2023).
Nurul memahami alasan PDIP bersikukuh memperjuangkan sistem proporsional tertutup. Dia menyebut PDIP punya identitas politik yang kuat tanpa harus mengandalkan nama caleg.
Meski demikian, Nurul merasa sistem proporsional terbuka masih menjadi opsi terbaik bagi Indonesia. Dia menyebut anggapan soal sistem proporsional tertutup akan menghapus korupsi dan oligarki tak tepat.
"Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.
Baca Juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada diskusi yang sama, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan perdebatan sistem Pileg merupakan bahasan lama. Dia berkata perdebatan serupa terjadi saat dirinya masih di DPR.
Johnny mengatakan argumen pihak pro sistem proporsional tertutup sudah usang. Dia mengajak semua pihak untuk mempertahankan sistem yang ada.
Baca Juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
"Hak kedaulatan yang telah kita berikan secara luas kepada konstituen jangan dirampas kembali," ujar Johnny.
Sebelumnya, PDIP mendorong penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Sistem itu hanya memberi opsi kepada pemilih untuk memilih partai politik. Tak akan ada nama caleg di surat suara. Partai politik berkuasa penuh menentukan siapa orang yang akan duduk di parlemen setelah meraup suara rakyat.
Editor : Pahlevi
